TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Muhammad Sarmuji, menyatakan partainya terbuka terhadap aspirasi masyarakat, termasuk 17+8 Tuntutan Rakyat yang mencuat dalam gelombang demonstrasi pada 25–31 Agustus 2025. 

"Kita terbuka terhadap semua masukan ke arah perbaikan," kata Sarmuji kepada Tribunnews.com, Jumat (5/9/2025).

Lagipula, kata Sarmuji, pimpinan DPR juga telah menyampaikan komitmen bersama menindaklanjuti berbagai aspirasi publik.

Baca juga: Demokrat Sebut Tuntutan Rakyat 17+8 Harus Buat DPR Lebih Terbuka untuk Publik

"Tentu saja harus dirembug apa dan bagaimana yang terbaik," ujar Sekretaris Jenderal Partai Golkar ini.

Lebih lanjut, Sarmuji menyebut bahwa pemetaan terhadap seluruh butir tuntutan menjadi langkah awal yang penting juga.

"Juga perlu diteliti mana yang bisa dilakukan terlebih dulu mengingat tuntutannya beragam," ucapnya. 

Sebelumnya, Koalisi Sipil menyampaikan 17+8 tuntutan usai aksi unjuk rasa beberapa hari terakhir ini. 

Mereka meminta '17+8 tuntutan rakyat segera dipenuhi dalam waktu sepekan hingga 5 September. Sedangkan, 8 tuntutan sisanya, harus diselesaikan dalam setahun setelahnya.

Adapun tuntutan "17+8" tersebut yakni: 

1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tak ada kriminalisasi demonstran

2. Bentuk tim investigasi kematian Affan Kurniawan, dan semua demonstran yang menjadi korban aksi 25-31 Agustus

3. Bekukan kenaikan tunjangan, gaji, dan fasilitas baru anggota DPR

4. Publikasikan transparansi anggaran

Baca juga: Respons Pemerintah dan DPR RI soal 17+8 Tuntutan Rakyat

5. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota bermasalah

6. Pecat atau sanksi kader partai politik yang tidak etis dan memicu kemarahan publik

7. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat