TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menyampaikan sikap resmi terkait aksi demonstrasi yang berlangsung pada 28 Agustus hingga 5 September 2025.

Ketua KSPSI Sumsel Abdullah Anang menegaskan, bahwa sikap ini penting untuk memastikan kejadian serupa tidak kembali terulang serta menegakkan supremasi hukum di Indonesia.

"KSPSI Sumsel memandang bahwa kerusuhan yang terjadi bukanlah bagian dari perjuangan buruh. Karena itu, kami mendorong aparat kepolisian untuk menindak tegas semua pelaku (kerusuhan) agar ada kepastian hukum dan efek jera," kata Anang, Minggu (14/9/2025).

Dalam sikap resminya, KSPSI Sumsel menyampaikan 3 poin utama.

Pertama, meminta Polri melakukan penindakan terhadap pelaku kerusuhan yang telah merusak fasilitas umum, Gedung DPRD, dan fasilitas publik lainnya.

Kedua, meminta Polri mengusut pelaku penjarahan, pembakaran, dan menindak sesuai hukum serta UU yang berlaku.

Ketiga, memberikan apresiasi kepada Polri yang dinilai cepat dan sigap dalam menangani kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

"Karena itu kami menekankan agar semua pihak mengedepankan jalur dialog, bukan kekerasan," tegasnya. 

Anang juga menyampaikan Polri harus membuka ruang restorative justice untuk aktivis yang murni berjuang demimdemokrasi dan juga peserta aksi yang tidak melakukan tindakan pidana. 

Baca juga: PP Pemuda Muhammadiyah Dukung Polri Usut Tuntas Dalang Kerusuhan Akhir Agustus 2025

Selain itu, kata Anang, DPD KSPSI di seluruh Indonesia, semua dalam posisi siap menunggu komando dari Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea untuk menjaga supremasi sipil karena itu amanah reformasi. (*)