TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Pemerintah mulai menata ulang wajah kota yang dipenuhi spanduk dan reklame semrawut. 

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan instruksi tegas untuk membersihkan tata visual ruang kota yang dinilai acakadut dan mengganggu estetika.

“Pak Presiden pernah memerintahkan agar semua reklame dan spanduk yang berantakan dibersihkan. Kami sudah siapkan programnya,” ujar Safrizal dalam peluncuran Kebijakan Perkotaan Nasional (KPN), Senin (15/9/2025).

Instruksi tersebut, kata Safrizal, merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam menghadapi berbagai persoalan perkotaan. 

Ia menyoroti sejumlah masalah yang mendesak, mulai dari banjir akibat buruknya drainase dan alih fungsi lahan, hingga kemacetan yang makin parah karena ledakan kendaraan pribadi.

“Populasi tinggi dan minimnya transportasi umum membuat jumlah kendaraan terus meningkat. Kalau tidak dikelola, kemacetan akan makin parah dari hari ke hari,” jelasnya.

Baca juga: Kemendagri: Urbanisasi Bisa Tembus 73 Persen pada 2045, Bakal Muncul Pemukiman Kumuh 

Safrizal juga menyoroti persoalan sanitasi dan air bersih yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat. 

Banyak permukiman yang tidak sehat, dengan akses air bersih yang terbatas dan kualitas air tanah yang tercemar.

“Kondisi ini memperburuk tingkat kesehatan masyarakat. Air bersih sangat bergantung pada air tanah, yang mutunya pun tidak terjamin,” tambahnya.

Tak hanya itu, isu pengelolaan sampah juga menjadi perhatian serius. 

Menurut Safrizal, pendekatan baru perlu diterapkan, bukan hanya untuk skala industri, tetapi juga untuk kabupaten yang menghasilkan volume sampah lebih kecil.

“Sudah waktunya kita punya solusi mumpuni untuk sampah di bawah seribu ton per hari, bukan hanya yang bisa diolah secara industri,” tutupnya.