"Itu semua tidak lepas dari jasa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang menjembatani kepentingan buruh dengan Presiden Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto," tegasnya. 

"Karena itu, aksi-aksi buruh di seluruh Indonesia menolak keras jika reformasi kepolisian disalahartikan sebagai upaya pencopotan Kapolri," tambahnya.

Jangan sampai, katanya, isu reformasi Polri dijadikan alat demoralisasi. Reformasi harus dimaknai sebagai perbaikan kelembagaan melalui jalur yang benar, seperti seminar, diskusi publik, maupun forum grup diskusi (FGD), bukan dengan cara-cara destruktif.

Iqbal menilai, kepolisian saat ini dianggap masih mampu mengendalikan keamanan dan menjaga stabilitas bangsa. Selain itu, Polri juga berperan mengembalikan moral publik dengan cara-cara yang berkeadilan.

Baca juga: Dua Presiden Buruh Minta Aksi Unjuk Rasa Tak Disertai Kekerasan, Harus Damai

"Buruh Indonesia percaya, TNI dan Polri akan tetap menjaga Presiden Prabowo Subianto, menjaga demokrasi, melindungi rakyat, serta memastikan stabilitas nasional untuk kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan buruh," pungkasnya.