Salah satu cara untuk mendekati konsep berita yang dihasilkan AI adalah dengan memisahkan pelaporan “usaha rendah” dari fakta-fakta yang terutama didorong oleh data, seperti keuangan dan olahraga dari pelaporan yang lebih bernuansa, opini atau investigasi yang membutuhkan keterampilan jurnalistik.

Untuk yang pertama, keterampilan jurnalistik tidak diperlukan untuk hanya melaporkan fakta.

Namun, untuk yang terakhir, AI tidak sesuai dengan kebutuhan pelaporan mendalam dan bentuk yang lebih ketat. 

Jadi, penggunaan AI dalam jurnalisme tergantung pada aplikasi.

Larangan Menggunakan AI dalam Konten

Sementara itu Jurnalis senior Merdi Sofansyah menegaskan adanya batasan dalam penggunaan kecerdasan buatan (AI) di dunia jurnalistik.

Hal itu ia sampaikan dalam kelas Journalism Fellowship on Corporate Social Responsibility (CSR) 2025 Batch 2 yang digelar melalui Zoom dan diikuti oleh Tribunnews, pada Senin (15/9/2025).

Menurut Merdi, AI bisa dimanfaatkan untuk mendukung kerja wartawan, seperti melakukan transkripsi, meringkas dokumen, menghasilkan ide, hingga menyusun kerangka tulisan.

Namun, ia mengingatkan agar teknologi tersebut tidak digunakan untuk praktik yang melanggar etika, seperti membuat kutipan palsu, memproduksi gambar rekayasa, atau deepfake.

"AI bisa dimanfaatkan untuk hal-hal teknis, misalnya transkripsi, ringkasan, ide konten, maupun outline," ujarnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya menyimpan rekam jejak atau prompt yang digunakan dalam proses pemanfaatan AI, demi menjaga transparansi dan akuntabilitas.

Diketahui Journalism Fellowship on CSR Batch 2 merupakan hasil kolaborasi GWPP dan  PT Tower Bersama Infrastructure (TBIG), dan mengajak 13 wartawan terpilih.

Kick off JFC 2025 Batch 2 digelar, Jumat (29/8/2025) di Rumah Belajar TBIG, Karawaci, Tangerang, Banten, secara hybrid.

Acara tersebut juga dihadiri Chief of Business Support Officer TBIG Lie Si An, jajaran manajemen dan CSR TBIG, serta mentor dan narasumber seperti wartawan senior Nurcholis, Jamalul Insan, dan Fransiskus Surdiasis.

Program ini berupa pelatihan teknis jurnalistik, yang berlangsung satu bulan, mulai akhir Agustus hingga awal Oktober 2025, dilaksanakan secara daring dan luring.

Lebih jauh, Nurcholis menegaskan, pers memiliki mandat strategis dalam demokrasi sebagaimana tercantum dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Bukan hanya sebagai penyampai informasi, melainkan juga pendidik publik dan pengawal kepentingan masyarakat. Di sisi lain, program CSR seperti yang dijalankan TBIG juga memiliki nilai kemanfaatan sosial yang sejalan dengan semangat pers.

“Pers dan CSR sama-sama berkhidmat memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

(Tribunnews.com/Garudea Prabawati)