TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Berikut adalah besaran uang operasional yang akan diterima tim pendamping keluarga (TPK) saat mengantar makanan bergizi gratis (MBG) ke ibu hamil, menyusui dan balita.

Informasi tersebut disampaikan oleh Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) Wihaji, sebagai respons rencana Presiden Prabowo, yang memperluas manfaat program MBG ke para kader posyandu berupa biaya operasional sebagai bentuk penghargaan atas kontribusinya.

“Salah satu tugas TPK yang terdiri dari kader KB, posyandu mereka bertugas mendistribusikan MBG, ada pembiayaannya. Besarannya sekitar seribu per makanan yang diantar,” ujar Wihaji saat ditemui di UNJ, Rawamangun, Jakarta Timur, Senin (22/9/2025).

Wihaji menjelaskan, perluasan penerima manfaat MBG ke relawan posyandu ini sejalan dengan peningkatan anggaran BGN pada tahun 2026 yang mencapai Rp 268 triliun, angka ini tiga kali lebih besar dari sebelumnya, yakni Rp 71 triliun.

Nantinya, alokasi anggaran uang operasional untuk para kader menjadi kewenangan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di setiap provinsi.

Baca juga: MBG Dinilai Masih Bermasalah, DPR Tawarkan Opsi Penanganan Langsung oleh Sekolah

“Jadi misalnya, sehari 20 makanan yang diantar oleh satu kader KB, satu penyuluh atau TPK. Dikali 20 hari, kira-kira 400 ribu, yang membiayai nanti SPPG di masing-masing provinsi,” ungkap Wihaji.

Pihaknya mengatakan, program MBG untuk kelompok ini baru mencapai 1,2 juta penerima manfaat dari  tototal target sekitar 9,3 juta penerima ibu hamil, ibu menyusui dan balita.

Pemberian MBG untuk kelompok ini didistribusikan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK), BKKBN sendiri menyiapkan sebanyak 600 ribu TPK.

“Pemerintah mencoba mendampingi seluruh rakyat Indonesia termasuk ibu hamil supaya sehat memastikan supaya tidak terjadi insiden itu (keracunan MBG),” ujar dia.

Guru-Kader Posyandu Jadi Sasaran Penerima MBG

Sebelumnya Juru Bicara BGN, Redy hendra, berdasarkan arahan terbaru dari Presiden Prabowo Subianto kepada Badan Gizi Nasional (BGN), pada Senin (15/9), diperluas ke guru, tenaga pendidik hingga kader posyandu.

Meski begitu, ia menegaskan perihal waktu kapan guru mendapatkan MBG ini belum bisa dipastikan, karena masih menunggu keputusan Presiden.

Adapun salah satu yang menjadi faktor guru dan tenaga pendidik mendapatkan MBG adalah faktor pertimbangan sosial.

Berbeda dengan guru, untuk kader posyandu manfaat MBG berupa biaya operasional sebagai bentuk penghargaan atas kontribusinya.

"Kalau kader posyandu karena membantu pendistribusian MBG ke bumil, busui, dan balita, kader posyandu mendapatkan biaya operasional," jelas Redy.

(Tribunnews.com/ Rina Ayu)