TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait program makan bergizi gratis (MBG).

Satu diantaranya kabar terbaru dari Kepala Staf Presiden (KSP) M Qodari yang menyampaikan ada lebih dari 5.000 siswa keracunan usai menyantap menu makanan dari program MBG.

Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin, mengatakan semua permasalahan terkait pelaksanaan program MBG harus dijadikan bahan evaluasi.

"Tentu semua jenis kejadian harus dijadikan bahan evaluasi. Yang kena keracunan, yang sistemnya lamban, yang berbagai hal harus dijadikan pembenahan," kata Cak Imin, kepada wartawan di Jakarta, Rabu (24/9/2025).

"Tentu saya minta kepada BGN untuk benar-benar menuntaskan problem-problem yang nyata-nyata ada. Nanti kita tunggu," tegasnya.

Cak Imin mengatakan Fraksi PKB di DPR RI akan melakukan evaluasi pelaksanaan program MBG agar memastikan tidak ada lagi korban keracunan kedepannya.

"Pasti (mengkaji) kita di DPR akan melakukan evaluasi agar sistem pelaksanaannya betul-betul tidak ada yang keracunan," jelasnya.

Lebih lanjut, Muhaimin menyebut belum ada rencana penghentian pelaksanaan program MBG hingga kini.

"Tidak ada, tidak ada rencana penyetopan. Saya belum mendengar," pungkasnya.

Data Keracunan MBG

Dikutip dari Kompas.com, Kepala Staf Presiden (KSP) M Qodari membongkar data mengenai insiden siswa keracunan akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Qodari menyampaikan berdasarkan data BGN, Kementerian Kesehatan, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan, masing-masing institusi melaporkan  ada lebih dari 5.000 siswa tercatat mengalami keracunan.

“(Data) dari Kemenkes, 60 kasus dengan 5.207 penderita, data 16 September. Kemudian BPOM, 55 kasus dengan 5.320 penderita, data per 10 September 2025,” ujar Qodari di Istana, Jakarta, Senin (22/9/2025).

Qodari menjelaskan Jawa Barat (Jabar) menjadi provinsi yang paling banyak terjadi kasus keracunan MBG.

“Puncak kejadian tertinggi pada bulan Agustus 2025 dengan sebaran terbanyak di Provinsi Jawa Barat,” ucap dia.

Dia membeberkan empat indikator terjadinya keracunan MBG, yakni higienitas makanan, suhu makanan dan ketidaksesuaian pengolahan pangan, kontaminasi silang dari petugas, dan ada indikasi sebagian disebabkan alergi pada penerima manfaat.

Qodari mengatakan bahwa kasus keracunan MBG dapat ditekan apabila setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki sertifikasi yang jelas, seperti sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi dari Kementerian Kesehatan.

“Jadi singkatnya, SPPG itu harus punya SLHS dari Kemenkes sebagai upaya mitigasi dan pencegahan keracunan pada program MBG,” imbuh Qodari.

Mengenai MBG

MBG adalah program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang berjalan sejak 6 Januari 2025, dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Tujuan awalnya menyediakan makanan bergizi gratis untuk anak sekolah, balita, ibu hamil, dan kelompok rentan, sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.

Dengan target penerima  82,9 juta orang.

Program ini pertama kali diluncurkan pada 6 Januari 2025.

Muncul dua opsi untuk tetap menghentikan sementara dengan evaluasi menyeluruh atau menghentikan dengan mengalihkan anggarannya untuk pendidikan.

Opsi ini mengemuka dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat dan para warga yang mulai was-was karena anak-anaknya selama ini menerima MBG di sekolahnya.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan pihaknya mengevaluasi ketat setiap insiden keracunan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) termasuk melakukan pemulihan atau recovery pada anak-anak yang menjadi korban.

Ia menyebut bahkan sebagian besar anak tetap antusias mengonsumsi MBG usai insiden keracunan.