Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Tajamkan Wawasanmu,
Suarakan
Opinimu
KLIK DI SINI
Tribun
LIVE ●

Legislator PKS Jelaskan Alasan MBG Perlu Diatur dalam UU: Bisa Bertahan hingga 5 Dekade

Anggota Komisi IX DPR Gamal Albinsaid jelaskan mengapa program MBG  perlu diatur dalam undang-undang, agar MBG tidak berubah tiap ganti pemerintah.

Tayang:
Baca & Ambil Poin
Penulis: Reza Deni
zoom-in Legislator PKS Jelaskan Alasan MBG Perlu Diatur dalam UU: Bisa Bertahan hingga 5 Dekade
TRIBUNNEWS/AKBAR PERMANA
WAJIB BERSERTIFIKAT - Pemerintah menyatakan bahwa seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) wajib memiliki Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS). Hasil rakor juga meminta agar seluruh dapur SPPG untuk Program MBG yang bermasalah ditutup sementara, dievaluasi, dan dilakukan investigasi. Selain itu, dapur SPPG juga wajib untuk melakukan sterilisasi alat makan dan memperbaiki proses sanitasi, khususnya alur limbah. Anggota Komisi IX DPR RI, Gamal Albinsaid jelaskan mengapa program Makan Bergizi Gratis (MBG)  perlu diatur dalam undang-undang, agar MBG tidak berubah tiap ganti pemerintahan. TRIBUNNEWS/SRIHANDRIATMO MALAU/AKBAR PERMANA 

Sementara itu, realisasi anggaran MBG di APBN 2025 baru mencapai Rp 13 triliun hingga 8 September 2025.

Jumlah itu setara 18,3 persen dari total pagu Rp 71 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut dana tersebut digunakan untuk melayani 22,7 juta penerima MBG di seluruh Indonesia.

“Makan Bergizi Gratis sampai dengan 8 September kemarin melayani 22,7 juta penerima, dilayani oleh 7.644 SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi),” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Senin (23/9/2025).

 

Rekomendasi Untuk Anda
Sesuai Minatmu
Halaman 2/2
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.

Berita Populer
Berita Terkini
Atas