UU Pemilu

TII: Revisi UU Pemilu Harus Dilakukan dengan Proses Legislasi yang Baik

Tayang: Kamis, 2 Oktober 2025 18:43 WIB

Baca & Ambil Poin

Penulis: willy Widianto

Editor: Wahyu Aji

Baca Selanjutnya: MUI: Pembelian Sapi Qurban Presiden Prabowo Pakai APBN Tak Masalah Secara Syar'i

✖

TII: Revisi UU Pemilu Harus Dilakukan dengan Proses Legislasi yang Baik

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

REVISI UU PEMILU - Mural menyambut Pemilihan Umum digambar di tembok pembatas di kawasan Margonda, Depok, Jawa Barat, Sabtu (17/6/2023). Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) rencananya akan membahas revisi Undang-Undang Pemilu pada tahun 2026.

“Jika desain pemilu inklusif, adil, dan transparan, maka legitimasi hasil pemilu akan kuat. Tetapi jika aturan hanya dibuat untuk kepentingan segelintir pihak, demokrasi justru akan semakin tergerus,” ujar Arfianto.

Arfianto menilai bahwa kualitas demokrasi Indonesia ke depan akan sangat ditentukan oleh kualitas proses legislasi dari revisi UU Pemilu. DPR harus mampu menempatkan kepentingan rakyat dan demokrasi di atas kepentingan politik partai.

Jika DPR benar-benar menjalankan revisi UU Pemilu dengan transparan, inklusif, akuntabel, dan berbasis pada data, maka revisi ini dapat memperkuat legitimasi demokrasi Indonesia. Namun, jika prosesnya dilakukan dengan cara yang salah, justru akan memperlemah kepercayaan publik dan merugikan masa depan demokrasi kita.