TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Golkar Derta Rohidin, menyoroti tantangan yang perlu menjadi perhatian serius dalam implementasi program Sekolah Rakyat Terpadu (SRT).

Saat ini, lanjut Derta, sebagian besar SRT masih menumpang di balai milik Kementerian Sosial. 

Meski solutif di tahap awal, kondisi ini berpotensi mempengaruhi kualitas pembelajaran dan keberlanjutan program dalam jangka panjang.

Sebab itu, Derta Rohidin mendorong percepatan pembangunan infrastruktur permanen agar lebih merata pada sekolah rakyat.

"Kami memahami bahwa inisiasi program memerlukan strategi cepat, termasuk dengan memanfaatkan fasilitas yang ada. Namun, ketergantungan pada balai yang bukan dirancang khusus sebagai sekolah dapat memiliki keterbatasan, baik dari segi kenyamanan, fasilitas pendukung seperti perpustakaan atau laboratorium sederhana, serta jam operasional yang terbatas,” kata Derta dalam keterangannya Selasa (7/10/2025).

“Estimasi pembangunan bangunan permanen tahun depan harus kita dukung dan awasi bersama. Pembangunan fisik yang berkualitas dan sesuai standar pedagogis dasar sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memotivasi peserta didik. Kami di DPR akan memperkuat pengawasan terhadap anggaran dan realisasi fisiknya,” imbuhnya.

Legislator Golkar dari Dapil Bengkulu ini memberikan beberapa saran untuk perbaikan Program SRT. 

Dia menilai emerintah perlu membuat peta jalan (roadmap) program Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) yang lebih jelas, transparan dan lebih terukur mengenai tahapan pembangunan Gedung permanen termasuk sumber pendanaan dan time linenya. 

Hal ini menurutnya sangat penting agar tahun 2026 tidak ada lagi SRT yang fasilitasnya menumpang ke pihak lain. 

Derta Rohidin juga menyoroti perlunya sinergi kolaborasi pihak Kemensos dengan kementerian lain seperti Kemendikdasmen, Kemendikti dalam meningkatkan kualitas Pendidikan pada Sekolah Rakyat. 

"Keberhasilan SRT tidak hanya pada bangunan, tetapi pada kualitas tenaga pengajar. DPR mendorong Kementerian Sosial berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk menyusun kurikulum khusus dan program pelatihan berkelanjutan bagi para pengajar SRT, yang memahami konteks dan tantangan peserta didik dari keluarga prasejahtera," ucapnya.

Menurut Derta, program SRT ini harus benar-benar menyentuh kelompok sasaran yang tepat. 

Sebab itu, perlu integrasi data antara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemensos dengan data dari Kemendikbudristek untuk memastikan anak-anak dari keluarga miskin prioritas benar-benar terdaftar dan terbantu oleh SRT.

Selain itu, lanjut Derta, Komisi VIII DPR juga akan mendorong dan berpartisipasi aktif dalam melakukan monitoring evaluasi dan pengawasn secara berkala untuk menilai dampak program.

Tidak hanya dari aspek kuantitas kehadiran siswa, tetapi lebih pada peningkatan kompetensi, keterampilan hidup (life skills), dan dampaknya terhadap kondisi sosial-ekonomi keluarga.