Ringkasan Berita:

• Kemensos menerima sejumlah wejangan dan masukan dari KPK terkait mitigasi dan pencegahan tindak pidana korupsi pada program strategis nasional Sekolah Rakyat
• Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa kedatangan jajaran Kemensos merupakan langkah kolaboratif yang positif untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi penyimpangan anggaran
• Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo turut memberikan wejangan keras agar pelaksanaan program strategis pemerintah ini tidak diwarnai oleh penyelewengan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Kementerian Sosial (Kemensos) menerima sejumlah wejangan dan masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait mitigasi dan pencegahan tindak pidana korupsi pada program strategis nasional Sekolah Rakyat. 

Hal ini terungkap usai jajaran Kemensos yang dipimpin langsung oleh Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul merampungkan audiensi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (8/5/2026).

Baca juga: Momen Gus Yaqut dan Saifullah Yusuf Berada Bersamaan di Gedung KPK: Salam Buat Gus Ipul

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa kedatangan jajaran Kemensos merupakan langkah kolaboratif yang positif untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi penyimpangan anggaran.

"Pada hari ini kami Komisi Pemberantasan Korupsi menerima audiensi dari jajaran Kementerian Sosial. Dalam rangka pencegahan, kami melakukan diskusi terkait dengan program Sekolah Rakyat, khususnya bagaimana kita ke depannya melakukan mitigasi-mitigasi adanya potensi penyimpangan," kata Budi dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Baca juga: Gus Ipul Tegaskan Proses Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat Transparan

Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo turut memberikan wejangan keras agar pelaksanaan program strategis pemerintah ini tidak diwarnai oleh penyelewengan sedikit pun. 

Ia mengapresiasi keterbukaan Kemensos dalam meminta pendampingan dan pengawalan sedari awal.

"Kita mendukung program-program yang baik ini, namun di dalam pelaksanaannya diharapkan tidak ada suatu penyelewengan, tidak ada suatu penyimpangan. Sehingga tadi sudah disampaikan hal-hal risiko di mana bisa terjadinya korupsi, di mana terjadinya penyelewengan sehingga dapat dideteksi sedini mungkin agar tidak terjadi," ujar Ibnu. 

Ia juga menambahkan bahwa KPK tetap terbuka menerima laporan dari masyarakat jika kelak tetap ditemukan indikasi penyimpangan di lapangan.

Merespons wejangan dan catatan dari pimpinan lembaga antirasuah tersebut, Gus Ipul menegaskan komitmennya untuk menjalankan arahan KPK. 

Ia memastikan tidak ingin niat baik pemerintah dirusak oleh segelintir oknum, terutama karena Kemensos sedang bersiap melakukan pengadaan barang dan jasa untuk tahun 2026.

"Saya dan Pak Wamen telah berkomitmen agar program-program secara keseluruhan di Kementerian Sosial, khususnya juga tentu program strategis Bapak Presiden dalam hal penyelenggaraan Sekolah Rakyat tidak ingin dikotori dengan praktik-praktik korupsi, praktik-praktik yang tidak terpuji," ucap Gus Ipul.

Dalam forum tersebut, mantan Wali Kota Pasuruan ini secara blak-blakan juga memaparkan kendala yang dihadapi kementeriannya. 

Berdasarkan catatan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kemensos saat ini masih berada di peringkat ke-167 dari 600 lebih instansi pengadaan. 

Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di tengah proyeksi anggaran yang terus melonjak tajam menjadi perhatian utamanya.