“Anggaran MBG yang mengambil sebagian dana pendidikan harusnya bisa meningkatkan kesejahteraan guru, membenahi infrastruktur di wilayah 3T, hingga membangun kantin sehat berbasis komunitas yang dikelola sekolah, guru, dan orang tua dengan bahan pangan segar,” kata Ririn.

Koalisi juga menyoroti kondisi pekerja informal dan tenaga dapur sekolah yang menggantungkan penghidupan pada program MBG, namun belum mendapat perlindungan kerja yang memadai.

“Program gizi seharusnya menjamin kesejahteraan, bukan menambah risiko kesehatan dan ketidakpastian ekonomi bagi para pekerja dan anak-anak penerima manfaatnya,” tegas Ririn.

Baca juga: Siswa di Maros Sulsel Dilarang Ambil Foto dan Video Negatif Terkait MBG, Ini Penjelasan SPPG

Respons Pemerintah: Program Tetap Jalan, Perpres Disempurnakan

Di tengah desakan penghentian MBG dari kelompok masyarakat, pemerintah menegaskan komitmennya untuk tetap melanjutkan program tersebut.

Kepala BGN Hasto Wardoyo menyatakan MBG akan terus berjalan karena dinilai penting untuk pemenuhan gizi anak-anak Indonesia. Evaluasi akan dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaannya, bukan menghentikan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut bahwa pemerintah tengah menyempurnakan regulasi pelaksanaan MBG melalui revisi Peraturan Presiden (Perpres).

Tujuannya adalah memperkuat tata kelola, pengawasan, dan akuntabilitas program agar lebih tepat sasaran dan aman bagi anak-anak.

Pihak Istana juga menyatakan dukungan penuh terhadap keberlanjutan MBG sebagai bagian dari agenda strategis nasional untuk mengatasi stunting dan ketimpangan gizi, terutama di wilayah tertinggal.

“Minggu ini harus selesai. Tapi bukan karena tekanan, memang sudah waktunya disempurnakan,” ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi usai menghadiri upacara HUT ke-80 TNI di kawasan Monas, Jakarta, pada Minggu, 5 Oktober 2025.