VIDEO WAWANCARA EKSKLUSIF: KPU Arsipkan 17 Kali, Tapi Dokumen Ijazah Jokowi Tak Pernah Ada

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setelah perjalanan panjang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta akhirnya menyerahkan salinan ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) kepada Doktor Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi, Senin (13/10/2025).

Ini salinan kedua ijazah Jokowi yang ia peroleh, setelah sebelumnya pada awal Oktober 2025, ia menerima dari KPU RI.

Namun di balik penyerahan itu, tersimpan kisah panjang penuh liku — mulai dari penolakan demi penolakan dari lembaga negara, hingga sidang sengketa di Komisi Informasi Pusat (KIP).

Dalam wawancara eksklusif bersama Tribunnews di Studio Tribunnews, Jakarta, Selasa (15/10/2025), Bonatua mengisahkan perjuangannya menempuh jalur Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) demi mendapatkan dokumen yang kini menjadi sorotan publik itu.

Ia menjelaskan, dokumen itu sejatinya akan digunakan untuk penelitian kebijakan publik yang tengah ia lakukan.

Merasa haknya sebagai warga negara diabaikan, Bonatua kemudian memutuskan melangkah ke tahap sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat.

Di sinilah, menurutnya, fakta mengejutkan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) teryata tidak menyimpan salinan ijazah Jokowi, meski KPU telah 17 kali mengarsipkan dokumen pemilu lainnya.

"Bukti kemarin sidang sengketa informasi kita di Komisi Informasi Pusat terungkap fakta mereka tidak menyimpan itu," ujar Bonatua, dalam program Saksi Kata.

"Semua diarsipkan, surat suara diarsipkan. Pertanyaan, kenapa ijazah tidak diarsipkan?"

Ancaman di Balik Permintaan Ijazah Jokowi

Bonatua juga mengaku menerima ancaman serius setelah secara terbuka meminta salinan ijazah Jokowi ke sejumlah lembaga negara, termasuk KPU RI, KPU DKI, dan ANRI.

“Begitu teori saya terbukti dan KPU ngasih dokumennya, banyak orang yang tak saya kenal mulai mengirim pesan melalui WA, lewat Facebook,” katanya.

“Saya diancam, bahkan ada yang bilang mau potong leher saya. Ini sebenarnya cemen lah.  Saya anggap canda-candan lah. Enggak juga dia penentu nyawa saya. Malah saya tantang balik, saya telepon,  enggak diangkat lagi.  Tapi biasa lah, lumrah lah ya.  Anggap canda-canda saja lah. Saya juga enggak mau ngelapor ke polisi sebelum ada tindakan nyata. Buktinya sampai sekarang saya enggak ada tuh. "

Baca juga: Bonatua Silalahi: 17 Kali Diarsipkan, Tapi Dokumen Ijazah Jokowi Tak Pernah Ada

Menurutnya, ancaman itu justru mempertegas pentingnya hak publik atas informasi negara. 

Ia menilai, warga negara berhak tahu dokumen yang digunakan pejabat publik saat mencalonkan diri, karena itu adalah bagian dari arsip publik, bukan dokumen pribadi.