Setahun Pemerintahan Prabowo, Politikus PDIP Edy Wuryanto Beri Tiga Catatan Soal Program MBG

Untuk memperkuat tata kelola, pemerintah mulai mewajibkan seluruh SPPG memiliki Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS), merevisi petunjuk teknis (juknis) dan SOP, memberikan sanksi pemberhentian kepada kepala SPPG yang lalai, memperketat verifikasi penyelenggara, serta melaksanakan audit keamanan pangan dan keuangan bersama BPKP.

Langkah lain yang dilakukan adalah pelatihan penjamah makanan, kewajiban ketersediaan rapid test kit untuk uji cepat kualitas bahan pangan, dan akreditasi terhadap setiap SPPG sebelum beroperasi. 

“Langkah-langkah ini patut diapresiasi sebagai respons cepat, tetapi seharusnya menjadi sistem permanen, bukan tindakan reaktif. Keamanan pangan harus menjadi budaya kerja, bukan sekadar prosedur administratif,” ujarnya.

Catatan kedua, Edy menyoroti soal dampak ekonomi dari Program MBG.

Secara ekonomi, kata politisi dari daerah pemilihan Jawa Tengah III, yang meliputi Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Pati tersebut, MBG mulai menggerakkan UMKM pangan, petani, dan nelayan lokal.

Namun, ia menilai, indikator dampak ekonomi program masih harus diuji dengan data konkret. 

“Pembentukan SPPG di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) masih belum merata. Artinya, manfaat ekonomi MBG belum dirasakan secara setara. Kita perlu evaluasi lebih lanjut agar tidak terjadi ketimpangan,” ujarnya.

Catatan ketiga, Edy monyoroti soal efektivitas program MBG dalam menurunkan angka stunting.

Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, angka stunting nasional menurun dari 21,5 persen menjadi 19,8 persen.

Ketika ada intervensi MBG, apakah nantinya akan kembali menurunkan angka stunting.

Menurut Edy, hipotesis ini harus diuji lagi karena program ini baru seumur jagung.

“Menurunkan stunting tidak bisa diukur dalam satu tahun. Intervensi gizi harus dilakukan sejak remaja, calon pengantin, ibu hamil, hingga anak usia dua tahun. MBG hanya salah satu bagian dari rantai panjang itu,” ucapnya

Untuk memastikan efektivitas program, Edy mendorong Kementerian Kesehatan dan BGN melakukan survei gizi tahunan terhadap kelompok sasaran MBG.  

“Kita perlu tahu apakah MBG benar-benar berdampak terhadap status gizi anak-anak,” tegasnya.

Dia memastikan pihaknya akan terus mendorong percepatan Perpres Tata Kelola MBG agar seluruh pelaksanaan memiliki dasar hukum yang kuat dan transparan.