Ringkasan Berita:

• Ketua Umum PWI, Akhmad Munir, menyoroti lemahnya implementasi UU Pers No. 40 Tahun 1999.
• Munir memaparkan tiga kasus nyata
• PWI dan Iwakum mendesak Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir konstitusional terhadap Pasal 8 UU Pers

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Akhmad Munir membeberkan sejumlah kasus wartawan yang terdampak akibat kurangnya implementasi Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) soal perlindungan jurnalis. 

Mulai dari wartawan yang disekap dan dianiaya akibat meliput kasus korupsi hingga meninggal karena tidak ada perlindungan preventif dari negara.

Hal itu disampaikan Munir saat hadir jadi pihak terkait pada sidang perkara 145/PUU-XXIII/2025 di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (21/10/2025).

“Di lapangan masih ada kasus wartawan yang dikriminalisasi atau mengalami kekerasan saat menjalankan tugas jurnalistiknya,” Kata Munir.

“Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 8 belum sepenuhnya dirasakan secara nyata,” sambungnya.

Munir memaparkan tiga contoh kasus yang menggambarkan lemahnya mekanisme perlindungan hukum terhadap jurnalis di Indonesia.

Pertama, kasus yang menimpa Nurhadi, wartawan di Surabaya pada tahun 2021 yang disekap dan dianiaya saat meliput perkara korupsi.

Meski proses hukum terhadap pelaku berjalan, kasus tersebut menunjukkan tidak adanya sistem perlindungan cepat yang bisa menjamin keselamatan wartawan di lapangan ketika menghadapi ancaman.

Kedua, kasus Demas Laira, wartawan muda di Sulawesi Barat yang ditemukan tewas setelah menulis berita dugaan korupsi.

“Tidak ada sistem peringatan dini atau perlindungan preventif yang melibatkan institusi negara,” kata Munir.

Kemudian, kasus di Banyuwangi pada tahun 2023, di mana seorang wartawan dijerat pasal pencemaran nama baik. Meskipun Dewan Pers telah menegaskan bahwa berita yang dimuat merupakan produk jurnalistik.

Berangkat dari contoh-contoh tersebut, PWI menyimpulkan Pasal 8 tetap penting dan konstitusional. 

Namun pelaksanaannya perlu diperkuat agar perlindungan hukum bagi wartawan tidak berhenti di tataran normatif.

Sehingga Pasal 8 menurut PWI perlu dimaknai secara aktif dan komperhensif mencakup perlindungan hukum fisik, digital, dan psikologis bagi wartawan.