Purbaya menilai kebiasaan itu justru membuat APBD tidak bisa berputar, terlebih dipinjamkan kepada pengusaha lokal.

Total, ada dana milik pemda sebesar Rp234 triliun yang menganggur di bank.

Purbaya mengatakan endapan dana itu menjadi pertanda pemda kurang bergerak cepat dalam mengeksekusi program mereka.

"Serapan rendah mengakibatkan menambah simpanan uang Pemda yang nganggur di bank sampai Rp234 triliun. Jadi jelas, ini bukan soal uangnya tidak ada tapi soal kecepatan eksekusi," tuturnya.

Atas hal itu, Purbaya mendesak pemda agar "membelanjakan" APBD tersebut secara maksimal hingga akhir 2025.

Ia tidak ingin ada APBD yang menganggur di bank.

"Saya ingatkan, percepatan realisasi belanja terutama yang produktif harus ditingkatkan dalam tiga bulan terakhir tahun ini. Uang daerah jangan dibiarkan mengendap di kas atau deposito," jelasnya.

"Kalau uangnya bergerak, ekonomi ikut hidup dan masyarakat langsung merasakan manfaatnya," pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Purbaya memaparkan daftar pemda yang masih menyimpan dana APBD-nya di bank daerah.

1. Pemprov DKI Jakarta: Rp14,6 triliun
2. Pemprov Jawa Timur: Rp6,8 triliun
3. Pemkot Banjarbaru: Rp5,1 triliun
4. Pemprov Kalimantan Utara: Rp4,7 triliun
5. Pemprov Jawa Barat: Rp4,1 triliun
6. Pemkab Bojonegoro: Rp3,6 triliun
7. Pemkab Kutai Barat: Rp3,2 triliun
8. Pemprov Sumatera Utara: Rp3,1 triliun
9. Pemkab Kepulauan Talaud: Rp2,6 triliun
10. Pemkab Mimika: Rp2,4 triliun
11. Pemkab Badung: Rp2,2 triliun
12. Pemkab Tanah Bumbu: Rp2,1 triliun
13. Pemprov Bangka Belitung: Rp2,1 triliun
14. Pemprov Jawa Tengah: Rp1,9 triliun
15. Pemkab Balangan: Rp1,8 triliun

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Endrapta Ibrahim/Nitis Hawaroh/Yohanes Liestyo, TribunJabar.id/Nazmi Abdurrahman)