Minimnya Perlindungan bagi Pekerja Informal

Sementara itu, Djoko Wahyudi dari Federasi Serikat Pekerja Panasonic Gobel (FSPPG) menilai bahwa afirmasi terhadap pekerja informal merupakan agenda mendesak.

Dari total sekitar 61 juta pekerja informal di Indonesia, baru 8,6 juta orang (sekitar 14 persen) yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Masih terlalu banyak pekerja rumah tangga, sopir, tenaga bongkar muat, dan pekerja migran yang belum terlindungi. Padahal mereka paling rentan terhadap risiko kecelakaan kerja, kematian, dan kehilangan pendapatan,” ujarnya.

Ia menyarankan agar skema iuran dibuat lebih fleksibel dan terjangkau, misalnya dengan opsi pembayaran harian, mingguan, atau berbasis proyek.

Menurutnya, pemerintah daerah dan sektor swasta juga bisa berkontribusi dengan mengalokasikan anggaran atau dana CSR untuk membantu iuran BPJS pekerja informal.

Tantangan Implementasi dan Sumber Daya Manusia

Praktisi ketenagakerjaan Masykur Isnan menekankan bahwa kebijakan perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan harus diiringi dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia dan pemahaman kondisi lapangan.

“Kebijakan yang baik harus didukung SDM yang memahami realitas di lapangan serta memiliki akses lintas pemangku kepentingan agar pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan benar-benar efektif,” ujarnya.