Ringkasan Berita:

• Ichsanuddin Noorsy memberikan kritik tajam terhadap penanganan polemik proyek kereta cepat Whoosh.
• Ia menyoroti pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
• Noorsy menyatakan keprihatinannya atas krisis kepercayaan publik yang diperparah oleh komunikasi institusi penegak hukum.
• Dia menyoroti inkonsistensi pernyataan KPK yang membuka penyelidikan dugaan korupsi proyek Whoosh. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Ekonomi Politik, Ichsanuddin Noorsy memberikan kritik tajam terhadap penanganan polemik proyek kereta cepat Whoosh serta menyoroti pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Noorsy adalah seorang Doktor Ekonomi dari Universitas Airlangga yang vokal mengkritik soal utang negara. 

Noorsy menyatakan keprihatinannya atas krisis kepercayaan publik yang diperparah oleh komunikasi institusi penegak hukum.

Dia menyoroti inkonsistensi pernyataan KPK yang membuka penyelidikan dugaan korupsi proyek Whoosh. 

 Hal itu disampaikan Ichsanuddin Noorsy saat sesi wawancara dengan Tribunnews.com dalam program On Focus pada Selasa (28/10/2025).

"Saya sorotin dulu pernyataan KPK ya. Kemarin dia bilang sudah melakukan penyelidikan. Tapi dalam pernyataan itu disebutkan sudah menyelidik sejak awal 2025. Sebelumnya, mereka minta data dan aduan. Kira-kira dari tiga pernyataan tadi ada yang bertentangan," katanya.

Dalam konteks krisis kepercayaan publik yang sedang coba diperbaiki Purbaya, Noorsy menegaskan, aparat penegak hukum seharusnya mendukung upaya perbaikan ini.

"Jangan ikut-ikutan membuat rancu. KPK ikut membangun rancu kepercayaan publik dengan statement kayak gitu," tegasnya.

Dia menekankan bahwa sebagai lembaga anti-rasuah, KPK harus konsisten berada di garis lurus kejujuran untuk mendukung pemulihan kepercayaan publik.

Noorsy juga mempertanyakan langkah KPK yang meminta pengaduan untuk kasus yang ia sebut sebagai ‘kriminalitas luar biasa’ (extraordinary crime).

"Ini mestinya delik umum kok. Mestinya lebih diplomatis lah," tambahnya.

Di sisi lain, Noorsy juga menyoroti pernyataan Menteri Purbaya yang menyatakan tidak ingin membayar hutang Whoosh. Menurut Noorsy, Purbaya juga salah dalam persoalan ini.

"Ini belum bayar pokok, belum bayar cicilan pokok. Dia baru berjalan 'penak-penak' grace period, baru bayar bunga. Nah, baru bayar bunga saja sudah kena kerugian Rp2 triliun," paparnya.

Noorsy secara khusus mengkritik peryataan ‘social services’ yang dikemukakan dalam pembahasan proyek Whoosh.

"Apa itu layanan sosial dalam konstruksi APBN? Saya nggak ngerti itu. Yang saya tahu yang dilihat adalah publik benefit, bukan social services. Kalau layanan sosial itu bagi para jomblo, orang miskin, anak terlantar, itu social services. Tapi bagi kereta api cepat yang dilayani adalah para orang kaya, kalimatnya bukan social services," jelasnya.