Ringkasan Berita:

• MK mengabulkan permohonan ihwal keterwakilan perempuan dalam Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPR
• Komisi II DPR menyinggung soal revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (RUU MD3)
• DPR RI perlu merevisi UU MD3 untuk menindaklanjuti putusan MK tersebut

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi II DPR RI menyinggung soal Revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (RUU MD3) imbas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan harus ada keterwakilan 30 persen perempuan di pimpinan alat kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI.

Adapun RUU MD3 akan menormakan putusan itu.

"Kami menghormati putusan MK, putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat negative legislator. Dia baru akan menjadi positive legislator ketika telah dinormakan dalam satu undang-undang," kata Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda kepada wartawan, Senin (3/11/2025).

Legislator NasDem itu menyebut DPR RI perlu merevisi UU MD3 untuk menindaklanjuti putusan MK tersebut. 

"Kendati demikian, jika para pimpinan parpol menghendaki perombakan komposisi pimpinan AKD termasuk merujuk pada putusan MK terakhir, kami tentu mengikuti dan menghargainya," sambungnya.

Dia memahami Komisi II DPR menjadi salah satu AKD yang tak dipimpin seorang perempuan. Menurutnya, keputusan terkait pimpinan AKD bergantung pada masing-masing partai politik.

"Posisi kami pimpinan komisi II DPR RI 5 orang, saya dan 4 orang wakil ketua adalah perpanjangan tangan ketua-ketua umum partai politik masing-masing yang terefleksi melalui pimpinan fraksi masing-masing di DPR," kata dia.

Dia mengatakan tindak lanjut keputusan MK itu diserahkan sepenuhnya ke pimpinan fraksi di DPR. 

Dia menilai perombakan komposisi pimpinan pasti membutuhkan waktu lantaran harus dinormakan dahulu dalam undang-undang.

"Karena itu, kami kembalikan kepada pimpinan-pimpinan fraksi sebagai kepanjangan tangan ketua-ketua umum untuk melihat putusan MK," ujar Rifqinizamy.

"Jika pun tidak buru-buru dilakukan perombakan, menurut hemat kami sama sekali tidak melakukan pelanggaran hukum karena dibutuhkan waktu terlebih dahulu untuk menormakan putusan ini di dalam satu UU," tandasnya.

Dikabulkan MK

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan ihwal keterwakilan perempuan yang proporsional dalam Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon IV untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Suhartoyo dalam pembacaan putusan di Ruang Sidang MK, Jakarta, Kamis (30/10/2025).

Melalui pertimbangannnya, MK melihat bahwa selama ini keterwakilan perempuan di AKD masih timpang.