Ringkasan Berita:

• Keracunan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) paling banyak terjadi di wilayah Jawa Barat serta Sleman
• Tim BGN menemukan indikasi kuat adanya infeksi nitrit sebagai salah satu penyebab utama gangguan pencernaan
• Infeksi nitrit itu kemungkinan besar dipicu oleh praktik pertanian

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan, kasus keracunan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) paling banyak terjadi di wilayah Jawa Barat. Terutama di Garut, Cianjur, Bandung Barat, serta Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dadan menyebut, hasil kajian tim BGN menemukan indikasi kuat adanya infeksi nitrit sebagai salah satu penyebab utama gangguan pencernaan di wilayah tersebut.

Baca juga: Kirim Karangan Bunga ke Menkeu, Produsen Food Tray Kecewa MBG Lebih Pilih Impor

"Betul masalah lebih banyak di Jawa Barat. Garut, Cianjur, Bandung Barat, dan ditambah dengan Sleman. Nah itu, daerah endemik untuk kejadian, karena itu yang paling tinggi. Kemarin timnya bu Waka sudah mendapatkan gambaran, bahkan bukan hanya masalah air, tapi ternyata infeksi nitrit cukup tinggi," kata Dadan dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/11/2025).

Infeksi nitrit bukanlah nama penyakit, melainkan istilah yang merujuk pada kondisi adanya nitrit dalam urine, yang biasanya menjadi tanda adanya infeksi saluran kemih (ISK).

Baca juga: TNI AD: Pengelolaan Peternakan Ayam atau Lahan Pangan untuk MBG Masih Dikaji

Menurutnya, infeksi nitrit itu kemungkinan besar dipicu oleh praktik pertanian yang menggunakan pupuk nitrogen berlebih, sehingga kandungan nitrit dalam tanaman meningkat. 

Ia mengatakan zat tersebut dapat mengganggu sistem pencernaan, terutama pada anak-anak.

“Kemungkinan ini disebabkan oleh praktik budidaya petani yang terlalu banyak memberikan nitrogen, sehingga kandungan nitrit di dalam tanaman cukup tinggi,” jelasnya.

"Di Bandung Barat bahkan ditemukan tiga anak mengalami gangguan pencernaan hanya karena makan melon. Diduga melon tersebut mengandung kadar nitrit tinggi,” lanjutnya.

Sebagai langkah tindak lanjut, BGN kini tengah melakukan konsolidasi dengan seluruh mitra di daerah endemik. Termasuk, para ahli gizi dan pengelola Satuan Pelaksana Program Pemberian Gizi (SPPG).

“Kami sedang kumpulkan seluruh mitra di daerah yang mengalami masalah, termasuk di Bandung Barat. Wakil Ketua DPR juga akan hadir untuk memberikan penjelasan,” pungkasnya.

Baca juga: Kirim Karangan Bunga ke Menkeu, Produsen Food Tray Kecewa MBG Lebih Pilih Impor

Kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Barat dan Sleman terjadi berulang kali, melibatkan ratusan siswa dengan gejala seperti pusing, diare, dan muntah.

Faktor utama yang diduga menjadi penyebab adalah kualitas air dan kebersihan makanan yang kurang terjaga.

• Ringkasan Kasus

Sleman, Yogyakarta:

• Agustus 2025, 137 siswa SMP Negeri 3 Berbah mengalami gejala keracunan setelah menyantap menu MBG.
• Oktober 2025, ratusan siswa dari tiga sekolah di Kapanewon Mlati (MAN 3 Sleman, SMPN 2 Mlati, SD Jombor Lor) juga mengalami keracunan massal.
• Gejala yang muncul: pusing, diare, muntah; sebagian dirawat di puskesmas, satu siswa dirujuk ke RSA UGM.

Jawa Barat:

• April 2025, kasus keracunan massal terjadi di Cianjur.
• Mei 2025, 213 orang di Kota Bogor mengalami keracunan akibat menu MBG.
• Oktober 2025, 115 siswa di Lembang, Bandung Barat diduga keracunan setelah menyantap MBG.

Penyebab Utama

• Kualitas air buruk: Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut air yang digunakan dalam pengolahan MBG di daerah seperti Bandung Barat, Cianjur, Garut, dan Sleman menjadi biang kerok kasus keracunan.
• Sterilisasi belum optimal: BGN kini memperketat proses sterilisasi air sebelum digunakan dalam program MBG.
• Kebersihan makanan: Ada dugaan kontaminasi pada menu tertentu, misalnya lauk yang tidak dimasak sempurna atau penyimpanan yang tidak higienis.

Dampak

• Ratusan siswa mengalami gejala keracunan di berbagai daerah.
• Program MBG yang seharusnya meningkatkan gizi anak sekolah justru menimbulkan keresahan.
• Pemerintah daerah dan BGN harus melakukan evaluasi ketat terhadap penyedia makanan, kualitas air, dan distribusi.