Mahfud MD soal Utang Whoosh: Kontrak Dibayar, Korupsinya Tetap Dibongkar!

Untuk menutup pembengkakan biaya tersebut, proyek ini memperoleh pinjaman dari China Development Bank (CDB) senilai 230,99 juta dollar AS dan 1,54 miliar renminbi, dengan total setara Rp 6,98 triliun.

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), pengelola kereta cepat Whoosh, merupakan perusahaan patungan antara konsorsium Indonesia PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dengan kepemilikan saham 60 persen, dan konsorsium China Beijing Yawan HSR Co. Ltd yang memegang 40 persen saham.

Adapun komposisi pemegang saham PSBI terdiri dari:

• PT Kereta Api Indonesia (Persero): 51,37 persen
• PT Wijaya Karya (Persero) Tbk: 39,12 persen
• PT Jasa Marga (Persero) Tbk: 8,30 persen
• PT Perkebunan Nusantara I: 1,21 persen

Namun, ternyata proyek ini memberikan tekanan besar terhadap kinerja keuangan PT KAI (Persero).

Utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang ditanggung melalui konsorsium KCIC mencapai Rp 116 triliun atau sekitar 7,2 miliar dollar AS. 

Jumlah tersebut sudah termasuk pembengkakan biaya dan menjadi beban berat bagi PT KAI dan KCIC, yang masih mencatatkan kerugian pada semester I-2025.

Sebagai Menkeu, Purbaya awalnya mengatakan tak ingin ikut campur dengan masalah proyek ini, termasuk soal tagihan utang di dalamnya.

Namun, belakangan Prabowo mengatakan Pemerintah Indonesia siap membayar kewajiban utang proyek Whoosh yang mencapai sekitar Rp 1,2 triliun per tahun.

“Pokoknya enggak ada masalah karena itu kita bayar mungkin Rp 1,2 triliun per tahun. Tetapi manfaatnya, mengurangi macet, mengurangi polusi, mempercepat perjalanan, ini semua harus dihitung,” kata Prabowo usai meninjau Stasiun Manggarai dan meresmikan beroperasinya Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Prabowo menegaskan tanggung jawab penuh atas proyek tersebut kini berada di tangan dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia.

“Sudahlah, saya sudah katakan presiden Republik Indonesia yang ambil alih tanggung jawab. Jadi tidak usah ribut. Kita mampu dan kita kuat,” tegasnya.

Mendengar perintah itu, Purbaya pun siap menjalankannya meski pun dari hitung-hitungannya lebih baik tak ikut bayar.

"Kalau saya mending nggak bayar. Cuma gini, itu kan ada kebijakan pimpinan di atas presiden."

"Mereka yang nanggung. Cuma saya belum mendapatkan atau kita belum sampai kesimpulan titik terakhir seperti apa," ujar Purbaya saat Media Briefing di Kantor Kemenkeu, Jumat (14/11/2025).

Menkeu Purbaya menegaskan bahwa pemerintah akan cenderung mengambil porsi pendanaan pada sektor infrastruktur.