Ia menambahkan bahwa petugas maupun keluarga penerima juga harus mendapatkan instruksi tertulis ataupun visual mengenai cara menyimpan dan memanaskan makanan dengan benar.

Standar Dapur dan Titik Kontrol Kritis

Untuk menjamin keamanan makanan, dapur yang terlibat harus tersertifikasi. 

Pemeriksaan meliputi kebersihan, standar alat, SOP produksi, serta kemampuan menerapkan titik kontrol kritis seperti:

• Temperatur memasak minimum
• Pendinginan cepat hingga 4°C
• Pemanasan ulang minimal 75°C
• Penggunaan sarung tangan, cuci tangan, dan termometer makanan

Selain itu, pemerintah perlu memastikan hanya pemasok bersertifikat yang masuk dalam rantai penyedia bahan makanan.

Perlu Pilot Project Sebelum Skala Nasional

Dicky menilai program ini sebaiknya diuji coba terlebih dahulu. 

“Menurut saya kalau untuk ini maksudnya program pada lansia dan disabilitas ini bisa melakukan pilot dulu ya pilot regional,” katanya.

Pilot dinilai penting untuk menilai efektivitas, keamanan, pengawasan, serta kesiapan manajemen risiko. 

Uji coba juga memungkinkan pemerintah melakukan evaluasi dalam tiga bulan sebelum memperluas ke wilayah lain.

Pengawasan Real-Time dan Respons Cepat

Untuk mencegah insiden seperti kasus keracunan massal sebelumnya, perlu sistem pelaporan cepat, baik berupa aplikasi maupun hotline. 

Data harus transparan untuk meningkatkan kepercayaan publik dan mencegah rumor.

Tim respons cepat juga dibutuhkan agar dugaan keracunan dapat ditangani dini melalui integrasi dengan layanan kesehatan.

Dalam skala besar, risiko kesalahan juga meningkat. 

Satu dapur sentral yang bermasalah dapat berdampak pada ribuan penerima. 

Karena itu, model desentralisasi terkontrol dipandang lebih aman daripada sentralisasi berskala besar.

Di akhir keterangannya, Dicky menegaskan pentingnya fokus pada gizi serta keamanan pangan tanpa penggunaan bahan ultra-proses, serta memastikan menu sederhana, seimbang, dan mudah disimpan.

(Tribunnews.com/ Aisyah Nursyamsi)