Nilai Gejolak Internal PBNU Ada Kaitannya dengan Tambang, Mahfud MD: Dulu Mengkritik, Sekarang Ribut
Mahfud MD tak ingin ikut campur dengan desakan agar Gus Yahya mundur. Tapi menurutnya, gejolak internal NU berkaitan dengan soal tambang
Penulis:
Rizkianingtyas Tiarasari
Editor:
Tiara Shelavie
"Oleh sebab itu, menurut saya, kenapa sih tinggal setahun? Sudahlah, lupakan itu semua. Bersatu sekarang kembali, demi NU. Kita malu-lah urusan tambang begitu," tambahnya.
Dulu Kritik Tambang karena Ada Korupsi, Sekarang Malah Ribut setelah Dapat Izin Kelola Tambang
Mahfud MD pun melakukan kilas balik, di mana lebih dari satu dekade lalu, MK menjatuhkan putusan untuk membubarkan BP Migas, lantaran saratnya persoalan korupsi di industri pertambangan di Indonesia.
Ia mengungkap, yang menggugat BP Migas tersebut justru NU bersama Muhammadiyah.
"Karena dulu begini, saya ingat tahun 2012 di bulan November itu, saya memutus pembubaran BP Migas karena pengelolaan tambang di Indonesia penuh korupsi antara pengatur dan pelaksanaannya di lapangan itu, sama yang mengevaluasi, korupsinya banyak sekali, sehingga BP Migas saya bubarkan," jelas Mahfud.
"Siapa yang menggugat BP Migas itu? Yang menggugat BP Migas itu adalah Kiai Hasyim Muzadi Ketua Umum PBNU dan Din Syamsudin Ketua Umum PP Muhammadiyah, datang ke kantor saya."
"'Pak, pengelolaan tambang Migas nih, Pak, korupsi di mana-mana. Saya sudah lapor ke DPR nggak didengar. Saya minta tolong MK yang mutus.'"
"Jadi, pada waktu itu, Ketua NU dan Ketua Muhammadiyah datang ke MK untuk menggugat ketidakadilan dalam pengelolaan tambang."
"Nah, yang sekarang ini ribut karena pengelolaan tambang, kan gitu."
Menurut Mahfud, jika dulu NU mengkritik tambang karena penuh korupsi, tetapi kini NU malah ribut-ribut sendiri setelah mendapat izin pengelolaan tambang.
Sehingga, ia menilai, konflik dalam NU harus segera diselesaikan, kalau perlu lewat jalur damai atau Islah.
Hal ini mengingat bahwa NU adalah pilar NKRI dan Wasathiyah Islam (sikap tengah yang jauh dari sikap pragmatis dengan hanya berpihak pada salah satu kutub), sama seperti Muhammadiyah.
"Dulu mereka nggak mau ngelola tambang, tapi harus diperbaiki undang-undangnya dan dikabulkan oleh MK. Sehingga, sesudah itu banyak koruptor-koruptor ditangkap karena tambang," ucap Mahfud.
"Nah, sekarang ribut hanya soal siapa yang mengelola. Untuk apa kan ribut-ribut begitu?"
"Sudahlah, siapa yang mengelola sudah disepakati bersama. Lalu kalau ada apa-apa, silakan diatur gitu, tapi NU-nya ini diselamatkan."