Ringkasan Berita:

• Mendagri Tito Karnavian menegaskan peran strategis DPRD dalam memastikan anggaran daerah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
• DPRD diminta menjalankan pengawasan maksimal terhadap program yang masuk APBD 2026 agar tidak ada kegiatan yang tidak bermanfaat namun tetap disetujui.
• Tito menyoroti belanja daerah yang sering boros dan tidak tepat sasaran, sehingga perlu efisiensi terutama pada belanja yang bisa disederhanakan.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan peran strategis DPRD dalam memastikan anggaran daerah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

Pesan itu disampaikan Tito usai mengukuhkan Asosiasi DPRD Provinsi se-Indonesia dan Asosiasi Sekwan DPRD Provinsi Indonesia (ADPSI dan ASDEPSI)

Mendagri menekankan DPRD harus menjalankan fungsi pengawasannya secara maksimal, terutama terhadap program-program yang sudah masuk perencanaan dan APBD 2026. 

Dia mengingatkan agar tidak ada kegiatan yang justru tidak memberi manfaat bagi masyarakat, namun tetap disetujui.

"Program-program yang dilaksanakan betul-betul menyentuh masyarakat. Jangan sampai ada program yang tidak berdampak, tetapi justru disetujui. Di sinilah DPRD penting dalam melakukan pembahasan," kata Tito di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Tito menyoroti penggunaan anggaran yang kerap boros dan tidak tepat sasaran. Menurutnya, efisiensi bukan hanya urusan nasional, tetapi juga wajib diterapkan pada belanja daerah.

"Terutama pada belanja-belanja yang tidak perlu, yang bisa disederhanakan," ujarnya.

Dia mencontohkan potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani rakyat. 

Salah satunya melalui optimalisasi pajak restoran berbasis digital, khususnya untuk transaksi pesan antar yang selama ini tidak tercatat.

"Beberapa daerah seperti Banyuwangi, Denpasar, Gianyar, Badung bisa mendapatkan pendapatan optimal tanpa harus membuat pajak baru," jelasnya.

Selain pengawasan APBD, Tito menyoroti peran DPRD dalam fungsi legislasi. Banyak program pemerintah daerah terhambat karena aturan yang dibuat justru menyulitkan pelaksanaannya.

"Regulasi yang justru mengikat diri sendiri… pelaksanaannya menjadi rumit, dan masyarakat menjadi bingung. Ini perlu dibenahi," kata Tito.

Tito menegaskan pihaknya membuka ruang diskusi dengan asosiasi. 

"Kami membuka pintu bagi asosiasi untuk berdiskusi dan memberi masukan kepada kami," pungkas dia