Orang nomor satu di Indonesia itu lalu meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian untuk mencopot Mirwan MS dari jabatannya.

"Copot langsung. Mendagri bisa ya diproses?" tanya Prabowo ke Tito.

"(Proses pencopotan) 3 bulan," jawab Tito.

Prabowo kemudian mengibaratkan  Mirwan MS sebagai tentara desersi.

Desersi adalah tindakan seorang anggota tentara atau polisi yang secara sengaja meninggalkan tugas dan kesatuannya tanpa izin resmi atau alasan yang sah, dengan niat untuk tidak kembali, dan dianggap sebagai tindak pidana militer serius yang bisa dikenakan sanksi berat.

"Itu kalau tentara itu namanya desersi itu ya dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah," tegas Prabowo.

Terpisah, Partai Gerindra memecat Bupati Aceh Selatan Mirwan MS dari jabatan Ketua DPC Aceh Selatan. Sebelumnya Mirwan menjadi sorotan publik karena isu keberangkatannya umrah pada saat daerahnya tertimpa bencana.

"Oleh karena itu DPP Gerindra memutuskan untuk memberhentikan yang bersangkutan sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan," kata Sekjen DPP Gerindra Sugiono, Jumat, (5/12/2025). 

Sugiono mengatakan telah menerima laporan mengenai Mirwan. Ia menyayangkan sikap kepemimpinan kader partainya tersebut. 

"Tadi saya dilaporkan mengenai bupati AcehSelatan yang juga merupakan Ketua DPC Gerindra Kabupaten Aceh Selatan. Sangat disayangkan sikap dan kepemimpinan yang bersangkutan," katanya.

Nama Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, menjadi sorotan publik, terkait dengan isu keberangkatannya umrah pada saat daerahnya tertimpa bencana.

Perjalanannya tersebut dianggap tidak sensitif terhadap kondisi darurat yang dialami warganya.

Awal Desember 2025, Kabupaten Aceh Selatan dilanda banjir besar yang merendam belasan kecamatan. 

Ribuan warga terdampak, rumah-rumah terendam, dan pemerintah daerah bahkan mengeluarkan surat resmi yang menyatakan tidak sanggup menangani bencana tanpa bantuan dari pemerintah provinsi maupun pusat. 

Bupati Aceh Selatan Mirwan MS pun memilih untuk melaksanakan ibadah umrah setelah menerbitkan surat ketidaksanggupan dalam penanganan tanggap darurat banjir dan longsor yang menerjang 11 kecamatan di wilayahnya.