RMI Gelar Diskusi Bedah Program Pemerintah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
RMI berperan sebagai jembatan antara akademisi, aktivis, pemerintah, dan kelompok masyarakat dalam merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis HAM.
Penulis:
Wahyu Aji
Editor:
Hasanudin Aco
Ia menekankan pentingnya Musrembang HAM sebagai sarana mendorong kebijakan berbasis HAM dalam perspektif Ekosob.
Sementara itu, aktivis lingkungan sekaligus mantan Komisioner Komnas HAM, Ridha Saleh, menekankan perlunya gerakan bersama membangun perspektif Hak Ekosob.
Ia juga mengingatkan agar isu lingkungan tidak dipolitisasi dalam perdebatan Ekosob.
Roichatul Aswidah menambahkan bahwa baik Asta Cita maupun 17 program prioritas pemerintah memuat aspek penting HAM Ekosob, seperti hak atas kesehatan, pangan, pendidikan, perumahan, pekerjaan, air, budaya, lingkungan yang sehat, serta penghidupan yang layak.
Ia menilai bahwa seluruh aspek pembangunan perlu dirumuskan lebih jelas dalam bahasa HAM agar pelaksanaannya tepat sasaran.
Sebagai penutup, Prof. Robertus Robert menegaskan bahwa dinamika perubahan kebijakan harus dihadapi dengan kesiapan beradaptasi.
Dia menyebut pemerintah saat ini menunjukkan aksentuasi kuat pada hak Ekosob, terlihat dari upaya penataan lahan sawit, pencegahan deforestasi, hingga pengendalian konsumsi berlebihan.
Menurutnya, tantangan berikutnya adalah bagaimana implementasi dan komunikasi kebijakan tersebut benar-benar mencerminkan perspektif HAM Ekosob.\
Baca tanpa iklan