Sejarah Hari Bela Negara 19 Desember, Diawali Agresi Militer Belanda II

Ringkasan Berita:

• Hari Bela Negara diperingati pada tanggal 19 Desember 2025.
• Peringatan Hari Bela Negara untuk mengenang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang menghadapi Agresi Militer Belanda II pada 19 Desember 1948 di Yogyakarta.
• Presiden Ir. Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta ditangkap Belanda, namun sempat memberi mandat ke Menteri Kemakmuran, Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk pemerintah darurat PDRI.

TRIBUNNEWS.COM - Tanggal 19 Desember 2025 memperingati Hari Bela Negara (HBN).

Hari Bela Negara diperingati untuk mengenang perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia melalui peristiwa Agresi Militer Belanda II.

Peringatan ini dilatarbelakangi oleh Deklarasi Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) pada tanggal 19 Desember 1948 di Sumatera Barat, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Hari Bela Negara oleh Presiden RI dalam Keputusan Presiden Nomor 28 tahun 2006, dikutip dari Kementerian Pertahanan. 

Pada 19 Desember 1948, Belanda melancarkan Agresi Militer II, yaitu serangan besar terhadap Republik Indonesia yang saat itu ibu kotanya berada di Yogyakarta.

Dalam serangan itu, Belanda menguasai Yogyakarta dan menangkap tokoh-tokoh penting bangsa, termasuk Presiden Ir. Soekarno dan Wakil Presiden Drs. Mohammad Hatta beserta sejumlah pemimpin lainnya.

Akibat jatuhnya Yogyakarta dan ditangkapnya pemimpin negara, Republik Indonesia menghadapi krisis pemerintahan, dikutip dari Badan Kesbangpol Tangerang. 

Beberapa jam sebelum ditangkap Belanda, Presiden Ir. Soekarno dan Wakil Presiden Drs. Mohammad Hatta mengirim telegram kepada Menteri Kemakmuran, Syafruddin Prawiranegara yang sedang kunjungan dinas ke Bukittinggi Sumatra Barat.

Untuk memastikan keberlangsungan pemerintahan dan perjuangan kemerdekaan, dibentuklah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi oleh Syafruddin Prawiranegara, atas mandat dari Presiden Soekarno. 

Namun, telegram itu tidak pernah sampai ke tangan Syafruddin Prawiranegara, hingga Presiden Ir. Soekarno mengirim telegram kedua pada tanggal yang sama.

Telegram kedua itu menyatakan jika Mr. Sjafruddin Prawiranegara membentuk Pemerintah Darurat di Sumatera tidak berhasil, kepada Prof. Dr. Soedarsono, Palar, Mr. A.A. Maramis di New Delhi dikuasakan untuk membentuk Exile Government Republik Indonesia di India. 

Baca juga: 30 Link Twibbon Hari Bela Negara 19 Desember 2025, Dilengkapi Cara Buat dan Unggah di Sosial Media

Pada tanggal yang sama, Syafruddin Prawiranegara bertemu dengan Mr. T.M. Hasan (Komisariat Pemerintah Pusat) di Bukittinggi.

Kabinet PDRI kemudian diumumkan oleh Syafruddin Prawiranegara di daerah perkebunan teh di lereng Gunung Sago pada 22 Desember 1948.

Pembentukan PDRI ini dianggap sebagai bentuk semangat bela negara karena berhasil mempertahankan keberadaan pemerintahan Republik Indonesia meskipun dalam kondisi sangat sulit dan memaksa.

Syafruddin Prawiranegara memimpin PDRI dari hutan dan bergerilya dari satu desa ke desa lainnya di Minangkabau.

Susunan Kabinet Darurat PDRI:

1. Syafruddin Prawiranegara sebagai Ketua
2. T. Mohammad Hasan sebagai Wakil Ketua merangkap Menteri Dalam Negeri, Pendidikan dan Kebudayaan dan Agama
3. Sutan Mohammad Rasjid sebagai Menteri Keamanan merangkap Menteri Sosial, Pembangunan dan Perburuhan, 
4. Letjen Sudirman sebagai Panglima Besar Angkatan Perang.

PDRI didukung oleh rakyat di Minangkabau dan dikawal oleh pasukan tentara yang bergerilya.