Ringkasan Berita:

• Forest Campaigner Greenpeace Indonesia, Arie Rompas, menilai arah kebijakan pembangunan nasional masih terjebak pada logika pertumbuhan ekonomi semu yang mengorbankan lingkungan. 
• Ketergantungan pada industri ekstraktif dianggap merusak alam dan menciptakan kerugian jangka panjang yang berulang setiap kali bencana terjadi.
• Tanpa kritik, dampak kerusakan akan terus berulang. Arie menekankan perlunya keberanian mengubah struktur pembangunan nasional.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Arah kebijakan pembangunan nasional masih terjebak pada logika pertumbuhan ekonomi semu yang mengorbankan lingkungan.

Ketergantungan negara pada industri ekstraktif dinilai tidak hanya merusak alam, tetapi juga menciptakan kerugian jangka panjang yang berulang setiap kali bencana terjadi.

Hal ini disampaikan Forest Campaigner Greenpeace Indonesia, Arie Rompas dalam diskusi Insight Hub Vol. 4 bertema Taubat Ekologis: Komitmen Kebijakan Ekologis Nasional yang digelar di Twin House Blok M, Jakarta Selatan, Jumat (19/12/2025). 

Acara ini dihadiri oleh perwakilan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), aktivis lingkungan termasuk Greenpeace, akademisi, serta organisasi masyarakat sipil.

Arie mengatakan negara seharusnya mulai membangun sistem pembangunan nasional yang bertumpu pada perlindungan hutan dan ruang hidup masyarakat, bukan sekadar mengejar pendapatan jangka pendek.

“Memang tidak mudah, tetapi sebenarnya ada sistem yang bisa dibangun jika kita mau serius berbicara tentang bagaimana negara mengandalkan hutan,” ujar Arie.

Bhutan menjadi contoh

Dia mencontohkan Bhutan sebagai negara yang mampu menjaga hampir 60 persen wilayah hutannya sekaligus memastikan kesejahteraan masyarakat yang hidup di dalamnya. 

Masyarakat Bhutan di sana tidak membangun kesejahteraan dengan mengakumulasi modal, melainkan dengan mengelola ruang hidupnya secara berkelanjutan.

“Cara pandang seperti ini seharusnya ada dalam pikiran para politisi kita, bukan hanya soal kepentingan elektoral,” kata dia.

Arie menilai, selama ini persoalan kerusakan lingkungan kerap dibungkus dengan bahasa moral atau isu teknis semata, sehingga akar persoalan struktural tidak pernah disentuh. Karena itu, kritik keras terhadap kebijakan lingkungan dinilai mutlak diperlukan.

“Kalau kritik keras tidak dilakukan, kita akan terus mengalami hal yang sama. Dampaknya akan terus berulang dan selalu muncul di depan mata kita,” kata dia.

Pengalaman buruk

Dia juga membagikan pengalaman pribadinya saat tinggal di Kalimantan dan menjadi korban langsung bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan.

“Anak saya sampai harus diungsikan karena terdampak langsung. Itu semua akibat dari kerusakan lingkungan yang dipicu oleh kebijakan politik,” ungkap Arie.