Ringkasan Berita:

• Presiden Prabowo Subianto menyatakan, penanganan banjir di Sumatra tak bisa dilakukan sekejap.
• Sebab, katanya, ia tak punya tongkat Nabi Musa.
• Namun, Profesor NTU menyebut, Prabowo sebenarnya punya lebih dari sekadar tongkat Nabi Musa.

TRIBUNNEWS.COM - Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, belum sepenuhnya pulih setelah diterjang bencana banjir bandang dan tanah longsor pada akhir November 2025 lalu.

Kendati demikian, pemerintah pusat hingga saat ini masih menolak bantuan asing untuk korban bencana di Sumatra.

Presiden Prabowo Subianto menyebut, penanganan bencana di Pulau Sumatra tidak bisa dilakukan dalam sekejap karena ia tidak punya tongkat Nabi Musa.

Ahli Sosiologi Bencana Nanyang Technological University (NTU) Singapura, Profesor Sulfikar Amir menganggapi pernyataan Prabowo tersebut.

"Saya mau koreksi kata-katanya Presiden Prabowo yang mengatakan, bahwa dia tidak punya tongkat Nabi Musa," kata Sulfikar, dikutip Tribunnews dari tayangan YouTube Kompas TV, Sabtu (20/12/2025).

Sulfikar menyebut, sebenarnya Prabowo punya lebih daripada tongkat Nabi Musa.

Dijelaskannya, Prabowo memiliki wewenang paling tinggi sebagai kepala negara.

Presiden juga memegang semua kendali birokrasi pemerintahan hingga Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Sebenarnya Pak Prabowo itu punya tongkat Nabi Musa, tongkatnya apa? Dia itu adalah orang yang paling berkuasa di negeri ini, dia punya wewenang paling tinggi di negeri ini."

"Dia memegang kendali Polisi dan TNI dan seluruh birokrasi pemerintah pusat. Dia memegang kendali APBN Rp3.600 triliun. Itu lebih daripada tongkat Nabi Musa," tandasnya.

Sulfikar menambahkan, dalam penanganan bencana Sumatra ini, kompetensi dan empati Presiden Prabowo diperhitungkan.

Baca juga: Penampakan Rumah Contoh Huntara Korban Banjir Bandang Sumatra, Kawasan Perbukitan Tapanuli Utara

"Tinggal kita tunggu di sini adalah empati dan kompetensi Pak Prabowo dalam menangani krisis," jelasnya.

Di sisi lain, Sulfikar juga menyoroti soal pemerintah yang menolak bantuan asing untuk bencana Sumatra.

Menurutnya, keputusan itu merupakan kesalahan etika dan tidak tepat secara moral.

Ia bahkan, menyebut, keputusan menolak bantuan asing itu sebagai kebijakan yang tidak rasional.