Ringkasan Berita:

• Putri sulung Gus Dur, Alissa Wahid, menyoroti konsesi tambang yang dinilai menjadi pemicu konflik di tubuh NU. 
• Dalam Haul Gus Dur ke-16 di Ciganjur, ia mengingatkan pesan ayahnya agar kader NU tidak terjebak kepentingan pribadi, melainkan mengutamakan nilai ketuhanan dan kepentingan bangsa. 
• Alissa prihatin atas kondisi kepemimpinan NU yang terpecah, berbeda dengan masa Gus Dur yang menjadikan NU sebagai gerakan masyarakat sipil kritis terhadap kekuasaan. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Putri sulung Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Alissa Wahid menyoroti persoalan konsesi tambang yang dinilainya menjadi penyebab konflik di tubuh Nahdlatul Ulama (NU). 

Pernyataan tersebut disampaikan Alissa saat memberikan sambutan sebagai Ketua Panitia Haul Gus Dur ke-16 di kediaman Gus Dur, Ciganjur, Jakarta Selatan, Sabtu (20/12/2025) malam. 

Baca juga: Silaturahmi dengan PWNU Jabar, Pj Ketua Umum PBNU KH Zulfa Ajak Pengurus NU Perkuat Layanan Umat

Alissa Ingatkan NU Tidak Terjebak Kepentingan Pribadi 

Alissa mengingatkan kembali pesan Gus Dur agar para kader NU tidak terjebak pada kepentingan jabatan dan keuntungan pribadi, tetapi tetap mengutamakan nilai ketuhanan dan kepentingan bangsa. 

"Sekarang kita lihat bahwa konsesi tambang menjadi simpul konflik besar pada kepemimpinan NU. Padahal Gus Dur menegaskan bahwa para yai dan nyai NU tidak memikirkan keadaan mereka sendiri, tetapi selalu memikirkan keadaan bangsa," kata dia. 

Ia mengaku prihatin dengan kondisi kepemimpinan NU yang belakangan dinilai terpecah dan memicu kegelisahan di kalangan warga nahdliyin. 

"Hari-hari ini di kala seluruh warga nu sedang prihatin atas drama yang terjadi di pucuk kepemimpinannya, sudah pasti kita ingat Gus Dur," ucapnya. 

Baca juga: PWNU Lampung Soal Konflik PBNU: Ketaatan Pada Rais Aam Fondasi Kesinambungan Khittah NU

Di Masa Gus Dur NU Aktif Perjuangkan Rakyat 

Alissa kemudian mengenang masa kepemimpinan Gus Dur di PBNU saat NU bertransformasi menjadi gerakan masyarakat sipil yang aktif memperjuangkan kedaulatan rakyat dan bersikap kritis terhadap kekuasaan. 

"Dalam kepemimpinan Gus Dur NU bergerak menjadi pemimpin gerakan masyarakat sipil, gerakan rakyat, tidak hanya mengurus jamaahnya saja," tutur Alissa.
 
"NU bersama pemuka agama lain untuk terus memperjuangkan kedaulatan rakyat terutama dalam masa rezim orba, menolak penindasan rakyat atas nama pembangunan," sambungnya. 

Ia juga menegaskan bahwa ketika Gus Dur menjabat sebagai Presiden RI, tidak ada kebijakan yang secara khusus menguntungkan NU.  

Menurut Alissa, sikap tersebut berbeda dengan situasi yang dihadapi NU saat ini. 

"Bahkan saat Gus Dur jadi presiden pun, tidak ada kebijakan yang memberikan privilege ke NU. Jangankan merayu dengan memberi konsesi tambang, Gus Dur justru mengingatkan warga nu bahwa NU harus terus kritis kepada penguasa," imbuh dia.