Ringkasan Berita:

• Ratusan kasus korupsi diusut KPK, publik terhenyak melihat skala penindakan sepanjang tahun.
• Hattrick OTT dalam 24 jam bikin publik penasaran, siapa saja yang terjerat.
• Pemulihan aset Rp1,53 triliun jadi rekor, masyarakat menunggu dampak nyata bagi negara.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta menutup tahun 2025 dengan penindakan masif: mengusut 439 kasus korupsi, menetapkan 118 tersangka, dan mencatat hattrick operasi tangkap tangan (OTT) dalam 24 jam.

Sepanjang 2025, KPK mencatat penanganan perkara korupsi di berbagai sektor dan level jabatan.

Berikut rincian capaian penindakan yang terekam hingga akhir tahun. 

Skala Penindakan Masif

Hingga 17 Desember 2025, KPK tercatat menangani total 439 perkara dugaan korupsi. Dari jumlah tersebut, 69 perkara masih dalam tahap penyelidikan, 110 perkara sudah naik ke tahap penyidikan, dan 112 perkara masuk tahap penuntutan.

“Selama 2025, KPK secara progresif melakukan 69 penyelidikan, 110 penyidikan, dan 112 penuntutan perkara,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Senin (22/12/2025).

Selain perkara yang sedang berjalan, KPK juga mencatat penyelesaian kasus dari tahun sebelumnya. Sebanyak 73 perkara telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap (inkrah), dan eksekusi pidana dilakukan terhadap 75 perkara.

118 Tersangka dan Rekor Pemulihan Aset

Agresivitas KPK tahun ini terlihat dari penetapan 118 orang sebagai tersangka. Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, menegaskan penindakan bukan sekadar mengejar kuantitas, melainkan demi rasa keadilan dan perbaikan sistem.

Capaian ini turut didorong oleh 11 OTT sepanjang tahun 2025. 

Operasi senyap tersebut menyasar berbagai sektor vital, mulai dari layanan kesehatan hingga jual beli jabatan, serta menjerat pejabat tinggi seperti Wakil Menteri, Kepala Daerah, hingga aparat penegak hukum.

Dampak dari penindakan ini adalah tingginya angka pemulihan aset.

KPK berhasil memulihkan aset negara sebesar Rp1,53 triliun, angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Kontribusi terbesar berasal dari pengembalian uang tunai Rp883 miliar dalam kasus PT Taspen (Persero).

Sejumlah pakar hukum menilai capaian KPK patut diapresiasi, namun tetap perlu diarahkan agar tidak sekadar mengejar kuantitas OTT.

Guru Besar Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad, mengingatkan bahwa penindakan harus fokus pada perkara besar yang berdampak signifikan terhadap keuangan negara.

Menurutnya, kerja KPK sebaiknya memberi dampak nyata bagi pemulihan aset negara, bukan hanya menghasilkan berita besar.

Baca juga: Gibran Minta Maaf Atas Nama Pemerintah soal Kekurangan Penanganan Banjir Sumatera

Hattrick OTT di Penghujung Tahun

Kinerja penindakan KPK mencapai puncaknya menjelang akhir tahun dengan melakukan hattrick OTT atau tiga operasi senyap dalam waktu 1x24 jam pada 17–18 Desember 2025.