Ringkasan Berita:

• Bencana alam yang berulang di berbagai wilayah Indonesia dinilai mencerminkan krisis pembangunan dan lemahnya tata kelola sumber daya alam
• Forum Negarawan menilai kerusakan hutan dan perubahan tata guna lahan memperparah risiko banjir dan longsor, sementara dampaknya lebih banyak ditanggung masyarakat luas
• Sebagai langkah perbaikan, Yudhie dan Agus mendorong negara memperketat tata kelola SDA

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Bencana alam yang berulang kali terjadi di berbagai wilayah Indonesia dinilai sebagai sinyal serius krisis pembangunan dan lemahnya tata kelola sumber daya alam (SDA). 

Pandangan ini disampaikan Presidium Forum Negarawan Yudhie Haryono dan ekonom Universitas MH Thamrin, Agus Rizal.

Dalam pernyataan tertulis bertajuk Krisis Pembangunan dan Biaya Ekologis, keduanya menyebut fenomena bencana tidak bisa lagi dilihat semata sebagai faktor alam.

Kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya dinilai menjadi pemicu utama.

Baca juga: Politisi PKS Sarankan RI Terima Bantuan Asing untuk Pemulihan Bencana Alam di Sumatera

Yudhie menjelaskan, banjir besar yang melanda sejumlah daerah di Sumatera dan wilayah lain bukan hanya disebabkan curah hujan tinggi.

Menurut dia, pembukaan hutan dan perubahan tata guna lahan secara masif tanpa memperhitungkan daya dukung lingkungan memperbesar risiko bencana.

“Eksploitasi sumber daya alam dilakukan atas nama investasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi dampak ekologis dan sosialnya justru ditanggung masyarakat luas,” kata Yudhie, Selasa (22/12/2025).

Ia menyebut keuntungan ekonomi dari aktivitas ekstraktif lebih banyak dinikmati kelompok terbatas.

Sebaliknya, masyarakat di wilayah terdampak harus menghadapi banjir, longsor, krisis air bersih, hingga hilangnya mata pencaharian.

Agus Rizal menambahkan, tidak semua sumber daya alam harus dieksploitasi.

Ia mengutip pandangan ekonom peraih Nobel Joseph Stiglitz yang menilai membiarkan sumber daya tetap berada di dalam tanah bisa lebih rasional secara ekonomi.

“Jika biaya lingkungan dan sosial dihitung secara jujur, eksploitasi justru bisa menimbulkan kerugian jangka panjang,” ujar Agus.

Keduanya juga menyoroti persoalan struktural dalam pengelolaan SDA, mulai dari pengaruh oligarki terhadap kebijakan, lemahnya pengawasan, hingga pelonggaran regulasi.

Kondisi tersebut dinilai mempercepat kerusakan lingkungan dan memindahkan risiko kepada publik.