Ringkasan Berita:

• Konvoi bendera GAM berujung ricuh saat Aceh dilanda banjir, aparat dan warga sempat terlibat ketegangan.
• DPR dan DPD RI minta semua pihak menahan diri, fokus pada penanganan kemanusiaan korban banjir.
• TNI klarifikasi video viral, sebut pembubaran dilakukan terukur demi cegah eskalasi konflik lebih luas.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Insiden ricuh yang melibatkan konvoi bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh Utara menuai perhatian nasional. Kericuhan tersebut terjadi di tengah kondisi banjir yang melanda sejumlah wilayah Aceh, saat masyarakat seharusnya bergotong-royong membantu korban bencana.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyampaikan keprihatinan atas peristiwa tersebut.

Ia menilai insiden itu sangat disayangkan karena muncul di saat warga sedang menghadapi situasi darurat akibat bencana alam.

“Saya menyampaikan rasa prihatin yang mendalam atas terjadinya insiden ricuh antara masyarakat dan aparat di Aceh Utara. Peristiwa ini sangat disayangkan, terlebih terjadi di tengah kondisi bencana banjir yang seharusnya menjadi momentum memperkuat solidaritas dan kepedulian bersama,” kata Dave Laksono dalam keterangan pers, Jumat (26/12/2025).

Dave memahami adanya niat sebagian masyarakat untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan sekaligus menyuarakan aspirasi agar penanganan banjir mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah pusat.

Namun, ia menegaskan pentingnya semua pihak menahan diri dalam kondisi darurat bencana saat ini.

“Dalam situasi seperti ini, setiap pihak perlu menahan diri agar tidak terjadi gesekan yang justru memperburuk keadaan,” ujarnya.

DPD RI Aceh Ingatkan Pendekatan Kemanusiaan

Anggota DPD RI asal Aceh, H. Sudirman atau Haji Uma, menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah penyelamatan dan penanganan warga terdampak banjir dan longsor.

Ia meminta aparat keamanan mengedepankan pendekatan persuasif dan dialogis.

“Ini adalah aksi kemanusiaan. Jangan sampai penanganan bencana bergeser menjadi konflik. Aparat diharapkan tidak represif dan tetap mengedepankan dialog,” kata Haji Uma, kepada Serambinews.com, Jumat (26/12/2025).

Baca juga: Nestapa Bencana Sumatra: Tenda Pengungsi di Aceh Dihantam Banjir, Kesedihan Selimuti Natal di Tapsel

KPA Bantah Ada Instruksi Pengibaran

Di sisi lain, Juru Bicara Komite Peralihan Aceh (KPA) Pusat, Jack Libya, menegaskan tidak ada instruksi dari KPA untuk pengibaran bendera Bintang Bulan pada 25 Desember 2025.

“Hana perintah untuk peuek bendera tanggai 25 Desember 2025,” kata Jack Libya dalam video yang beredar.

Ia menyebut isu tersebut sebagai informasi yang menyesatkan dan dipicu oleh pihak luar.

Akademisi: Bantuan Harus Jadi Ruang Netral

Akademisi Universitas Syiah Kuala (USK), Dr. Effendi Hasan MA, menyayangkan bentrokan yang terjadi di tengah penyaluran bantuan.

Menurutnya, ruang kemanusiaan harus steril dari ketegangan simbolik maupun kepentingan politik.