Ringkasan Berita:

• Saat ini mengemuka rencana pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
• Usul itu disampaikan  dalam Rapimnas Golkar 2025 di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, pada Sabtu (20/12/2025) lalu
• Sekjen DPP Partai Gerindra Sugiono mengatakan pemilihan kepala daerah oleh DPRD patut dipertimbangkan untuk diterapkan.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) baik untuk memilih gubernur maupun bupati atau walikota oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terus mengemuka.

Usulan tersebut beberapa mendapat respon positif dan kritik dari berbagai kalangan.

Terkini, Partai Gerindra menyatakan sikapnya mendukung usulan pemilihan kepala daerah yakni gubernur, bupati, dan wali kota oleh DPRD.

Sekjen DPP Partai Gerindra Sugiono mengatakan pemilihan kepala daerah oleh DPRD patut dipertimbangkan untuk diterapkan.

“Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur,” ujar Sugiono, Senin (29/12/2025).

Dua pertimbangan utama Partai Gerindra mendukung Pilkada via DPRD:

• Besarnya anggaran yang harus dikeluarkan serta  mahalya ongkos politik Pilkada langsung.
• Partai Gerindra melihat pemilihan kepala daerah melalui DPRD bisa lebih efisien dilaksanakan daripada yang selama ini diterapkan.

Sugiono menjelaskan bahwa pemilihan melalui DPRD bisa lebih efisien mulai dari proses atau waktu penjaringan kandidat, mekanisme, anggaran dan ongkos politik hingga pemilihan terlaksana.

Pada 2015 lalu, dana hibah dari APBD untuk pelaksanaan pilkada hampir Rp7 triliun.

Nominalnya terus mengalami kenaikan dalam jumlah yang tidak sedikit. Pada 2024, dana hibah dari APBD untuk pelaksanaan pilkada lebih dari Rp37 triliun. 

“Itu merupakan jumlah yang bisa digunakan untuk hal-hal lain yang sifatnya lebih produktif, upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rakyat. Saya kira ini adalah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan,” kata Sugiono.

Begitu pun dengan ongkos politik yang dibutuhkan calon kepala daerah selama ini.

Cenderung mahal, bahkan kerap kali jadi hambatan bagi sosok yang kompeten untuk menjadi kepala daerah.

“Biaya kampanye untuk seorang calon kepala daerah, kita terbuka saja, itu angkanya prohibitif. Mahal. Dan ini yang juga kita harus evaluasi, kita harus cari bagaimana supaya orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan mengabdi kepada masyarakatnya, mengabdi kepada bangsa dan negara itu, bisa maju tanpa harus dihalang-halangi oleh angka dan biaya kampanye yang luar biasa,” ucap Sugiono.

“Dari sisi efisiensi, baik itu proses, mekanisme, dan juga anggarannya kami mendukung rencana untuk melaksanakan pilkada lewat DPRD,” katanya.

Bagi Partai Gerindra kata Sugiono pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak menghilangkan esensi demokrasi seperti yang dikhawatirkan sejumlah pihak. Karena, calon dipilih oleh anggota legislatif yang merupakan pilihan masyarakat dalam pemilihan umum.