4 Elite Parpol Silaturahmi di Rumah Bahlil, Said Didu: Bahas Kepentingan Oligarki?

Ringkasan Berita:

• Said Didu menilai pertemuan elite parpol tak mungkin sekadar silaturahmi dan cenderung menguntungkan elite serta oligarki.
• Pertemuan itu terjadi di tengah menguatnya wacana Pilkada kembali dipilih DPRD yang didukung sejumlah elite politik.
• Golkar, Gerindra, dan PKB menyatakan dukungan dengan alasan menekan politik uang, biaya tinggi, dan korupsi kepala daerah.

TRIBUNNEWS.COM - Birokrat senior, Muhammad Said Didu, mengomentari pertemuan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. 

Pertemuan itu berlangsung di rumah dinas Bahlil pada Minggu (28/12/2025) kemarin. 

Empat elite partai politik (parpol) itu mengaku hanya bersilaturahmi bersama di penghujung tahun 2025.

Kabar tersebut diunggah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar @dpppartaigolkar.official, Senin (29/12/2025) 

"Silaturahmi menjelang akhir tahun, Senin 29 Desember 2025, di kediaman Ketua Umum Partai Golkar, mempertemukan tiga ketua umum partai: Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Silaturahmi ini, untuk memperkuat soliditas koalisi serta mensukseskan program pemerintah,"  demikian keterangannya.

Menindaklanjuti hal itu, Said Didu pun melemparkan kritikan.

Menurutnya, tidak mungkin para ketum partai berkumpul hanya untuk silaturahmi saja.

"Percaya mereka? Faktanya selama ini hanya membahas kebaikan bagi mereka dan oligarki," tulis Said Didu.

Wacana Pilkada Dipilih DPRD

Diketahui, pertemuan empat elite parpol itu terjadi di tengah mencuatnya wacana pilkada kembali dipilih DPRD.

Isu ini mengemuka setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikannya dalam Puncak HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Kompleks GBK, Jakarta, pada Jumat (5/12/2025).

Baca juga: Pilkada Tak Langsung: Ketika Rezeki Rakyat Hendak Diambil Wakil Rakyat

Sejumlah elite politik menyatakan dukungan, sedangkan kalangan akademisi dan masyarakat sipil menyampaikan penolakan keras.

Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menjadi salah satu tokoh yang secara terbuka mendukung wacana kepala daerah dipilih DPRD.

Menurutnya, mekanisme tersebut telah diterapkan di sejumlah negara seperti Malaysia, India, Inggris, Kanada, dan Australia.

Bamsoet menilai pilkada langsung selama ini menimbulkan banyak persoalan struktural, mulai dari politik biaya tinggi, maraknya politik uang, hingga meningkatnya kasus korupsi kepala daerah.

Untuk itu, sistem pemilihan melalui DPRD dapat menekan ongkos politik yang kian mahal dan mengurangi dominasi pemilik modal serta oligarki dalam kontestasi politik daerah.