Wacana ini menimbulkan pro-kontra karena menyentuh aspek mendasar demokrasi lokal.

Latar Belakang

• Sejak Reformasi 2004, kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat sebagai wujud kedaulatan rakyat.
• Wacana baru muncul dari beberapa kalangan politik yang menilai pilkada langsung berbiaya tinggi dan rawan konflik.
• Pilkada via DPRD dianggap lebih efisien dan sesuai semangat musyawarah UUD 1945.

Dampak dan Tantangan

• Jika diterapkan, bisa mengurangi biaya pilkada, tapi berisiko memperkuat oligarki politik daerah.
• Kepercayaan publik bisa menurun karena rakyat kehilangan hak pilih langsung.
• Perlu kajian mendalam agar tidak sekadar efisiensi prosedural, tapi juga menjaga kualitas demokrasi.