Ringkasan Berita:

• DEEP Indonesia secara tegas menyoroti wacana pengembalian pemilihan kepala daerah (Pilkada) ke DPRD
• DEEP Indonesia menilai usulan ini bukan sekadar solusi teknis atas biaya politik tinggi, melainkan sebuah ancaman serius terhadap kedaulatan rakyat yang telah diperjuangkan sejak era reformasi
• Jika dipilih DPRD, kepala daerah akan menjadi "petugas partai" yang lebih takut dicopot oleh koalisi dewan daripada dihujat oleh rakyat yang sedang menderita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Democracy and Election Empowerment Partnerhsip (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati secara tegas menyoroti wacana pengembalian pemilihan kepala daerah (Pilkada) ke DPRD yang kini mulai digulirkan oleh koalisi partai-partai besar yakni Golkar, Gerindra, PKB dan NasDem.

Sementara PAN, PKS dan Demokrat masih melakukan kajian mendalam. Hanya satu partai yang melakukan penolakan tegas atas wacana ini yakni PDIP. 

Baca juga: Tolak Wacana Pilkada Melalui DPRD, Partai Buruh: Potensi Politik Uang Justru Lebih Brutal

DEEP Indonesia menilai usulan ini bukan sekadar solusi teknis atas biaya politik tinggi, melainkan sebuah ancaman serius terhadap kedaulatan rakyat yang telah diperjuangkan sejak era reformasi.

DEEP Indonesia adalah organisasi non-pemerintah (NGO) bernama Democracy and Electoral Empowerment Partnership yang berfokus pada penguatan demokrasi dan pemilu di Indonesia.

Baca juga: Pilkada lewat DPRD Berpotensi Batasi Regenerasi Tokoh Politik Lokal ke Nasional

Pencabutan Mandat Rakyat Secara Paksa

Pilkada langsung adalah instrumen utama di mana rakyat memiliki kuasa penuh untuk menentukan nasib daerahnya. Mengembalikan pemilihan ke DPRD sama saja dengan memenjarakan hak suara rakyat di dalam gedung parlemen. 

Deep Indonesia memandang ini sebagai bentuk elite capture, di mana kepala daerah nantinya tidak lagi berutang budi kepada konstituen, melainkan kepada segelintir pimpinan fraksi partai politik.

Oligarki adalah sistem pemerintahan atau kekuasaan di mana kendali politik dan ekonomi dipegang oleh sekelompok kecil orang atau golongan elit, bukan oleh rakyat secara luas.

Biaya Politik Tidak Hilang, Hanya Berpindah Lokasi

Argumen bahwa Pilkada langsung boros anggaran adalah logika yang menyesatkan. Demokrasi memang berbiaya, karena itu adalah investasi untuk akuntabilitas. 

Dengan mengalihkan pemilihan ke DPRD, biaya politik tidak akan hilang; ia hanya akan berpindah dari panggung terbuka ke "pasar gelap" transaksional di ruang-ruang tertutup.

Potensi politik uang justru semakin pekat karena kandidat hanya perlu melobi puluhan anggota dewan, bukan meyakinkan jutaan rakyat. Satu kursi bisa dihargai dengan biaya yang sangat tidak wajar.

Baca juga: KPK Bicara Wacana Pilkada Lewat DPRD: Masalah Utama Bukan Metode, Tapi Menutup Celah Korupsi

Laporan Dana Kampanye yang Jauh Dari Transparansi dan Akuntabilitas

Partai dan kandidat kerapkali mengeluh karena biaya politik mahal tetapi tidak pernah tercermin dalam laporan dana kampanye. Kandidat hanya melaporkan dana kampanye asal-asalan dan prosedural untuk menggugurkan kewajiban. 

Temuan DEEP Indonesia di Pemilihan Serentak 2024, ada 13 temuan kandidat kepala daerah yang melaporkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang minim padahal sangat sering melakukan kampanye serta baliho dan spanduk terpasang dimana-mana.

Ketika yang menjadi alasan pilkada dipilih oleh DPRD adalah biaya politik yang mahal, maka solusinya bukan mengubah sistem pemilihan tetapi transparansi dana kampanye agar publik dapat melihat secara komperhensif termasuk menjawab dan membongkar apakah benar atau tidak ada mahar politik yang sudah ditetapkan di internal partai.

Risiko Disintegrasi dan Hilangnya Kontrol Publik

Berdasarkan pemantauan Deep Indonesia terhadap berbagai isu krusial di daerah—seperti penanganan bencana di Sumatera dan konflik sumber daya alam—kepala daerah yang dipilih langsung memiliki beban moral dan legitimasi untuk hadir di tengah rakyat.