Setahun Prabowo-Gibran Memimpin, Muncul Wacana Pilkada via DPRD, Pakar: Rezim Ini Mimpinya Masa Lalu

Ringkasan Berita:

• Ray Rangkuti menilai pemerintahan Prabowo ini sepertinya berorientasi kepada masa lalu, bukan masa depan dan terkesan ingin kembali ke Orde Baru.
• Ray lantas menyebutkan ciri khas kepemimpinan Orde Baru yang sekarang muncul dalam Pemerintahan Prabowo.
• Di antaranya ada perluasan kewenangan tentara dan polisi. Terlihat sekarang baik polisi maupun tentara banyak dilibatkan di ranah sipil. Kemudian kini muncul wacana kebijakan agar Pilkada melalui DPRD.

TRIBUNNEWS.COM - Setahun lebih memimpin Indonesia, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka nyatanya tak luput dari beragam pro kontra kebijakan dan ide-ide yang muncul dalam kepemimpinannya.

Di antaranya kini sedang ramai soal wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara tidak langsung dengan dipilih melalui DPRD.

Wacana ini pun dicetuskan sendiri oleh sang Presiden Prabowo Subianto. Prabowo menilai biaya untuk menyelenggarakan Pemilu langsung di Indonesia itu mahal.

Sehingga untuk efisiensi bisa dilakukan Pilkada secara tidak langsung, yakni melalui DPRD.

Menanggapi wacana Pilkada melalui DPRD ini, Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti menilai pemerintahan Prabowo ini sepertinya berorientasi kepada masa lalu, bukan masa depan.

Karena kebijakan atau ide-ide kebijakan yang dikeluarkan justru seperti yang ada di Orde Baru.

"Rezim ini kan mimpinya masa lalu, bukan masa depan. Jadi berarti dia sedang beromantisme. Jadi sebetulnya yang indah mereka tidak sedang merancang apa yang akan kita lakukan di masa depan."

"Tapi yang mereka lakukan itu adalah bagaimana caranya mengembalikan masa lalu gitu. Lebih jauh dari Jokowi gitu, (orientasinya ke) Orde Baru gitu," kata Ray Rangkuti dilansir kanal YouTube Abraham Samad Speak Up, Minggu (11/1/2026).

Ray lantas menyebutkan ciri khas kepemimpinan Orde Baru yang sekarang muncul dalam Pemerintahan Prabowo.

Di antaranya ada perluasan kewenangan tentara dan polisi. Terlihat sekarang baik polisi maupun tentara banyak dilibatkan di ranah sipil.

Akibatnya kini praktik nepotisme pun muncul dimana-mana.

Baca juga: Tolak Pilkada lewat DPRD, PDIP Disebut Dikeroyok dan Ditinggalkan Sendirian

Nepotisme adalah praktik penyalahgunaan kekuasaan untuk memberikan keuntungan, jabatan, atau fasilitas kepada keluarga, kerabat, atau teman dekat tanpa mempertimbangkan kualifikasi atau kompetensi yang adil, sehingga mencederai prinsip keadilan dan meritokrasi dalam pemerintahan atau organisasi.

Kemudian kini muncul wacana kebijakan agar Pilkada melalui DPRD.

Ray menilai jika wacana Pilkada tak langsung melalui DPRD ini dilakukan, maka arah pemerintahan Prabowo nantinya akan menggunakan sistem sentralisasi, bukan lagi desentralisasi.