Guru Besar UIN Jakarta: Kampung Nelayan dan Teknologi Maritim Pilar Ketahanan Pangan
Selain penguatan pangan darat, perikanan laut dinilai memiliki peran strategis dalam menopang ketahanan pangan sekaligus gerakkan ekonomi masyarakat
Penulis:
Choirul Arifin
Editor:
Erik S
Berdasarkan data BPS dan KKP, jumlah nelayan aktif di Indonesia berada pada kisaran 2,4 hingga 3 juta orang, mayoritas merupakan nelayan kecil. Selain itu, Indonesia memiliki lebih dari 1,1 juta unit kapal penangkap ikan, yang didominasi kapal skala kecil.
Seiring meningkatnya konsumsi ikan nasional yang menurut BPS pada 2024 mencapai sekitar 58,9 kilogram per kapita per tahun, pemerintah mendorong peningkatan kapasitas produksi perikanan.
Baca juga: Indonesia–Belarus Perkuat Kerja Sama Ketahanan Pangan, Fokus Teknologi Pertanian Modern
Pada 2025, kapasitas produksi perikanan nasional telah melampaui 25 juta ton, dan pada 2026 ditargetkan terus meningkat melalui penguatan perikanan tangkap, budidaya laut, serta pembangunan kampung nelayan terintegrasi berbasis teknologi dan inovasi.
Dalam konteks ini, Prof. Achmad Tjachja menekankan pentingnya mendorong peran peneliti dan lembaga riset kelautan untuk menghasilkan inovasi yang aplikatif dan sesuai kebutuhan nelayan.
Ia menilai, kolaborasi antara KKP, perguruan tinggi, dan lembaga riset harus diperkuat agar inovasi tidak berhenti di laboratorium, tetapi benar-benar diterapkan di lapangan.
“Inovasi teknologi maritim dan riset oseanografi harus menjadi bagian dari kebijakan Astacita Presiden Prabowo. Tanpa riset yang kuat, pembangunan kampung nelayan tidak akan berkelanjutan,” tegasnya.
Dari sisi kesejahteraan, Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang dirilis BPS sepanjang 2025 tercatat berada di atas angka 100, menandakan pendapatan nelayan secara umum masih mampu menutup biaya produksi.
Meski demikian, Prof. Achmad Tjachja menilai peningkatan kesejahteraan nelayan harus terus diperkuat melalui stabilisasi harga ikan, perlindungan sosial, serta penguatan akses pasar.
Menurutnya, keberhasilan program ketahanan pangan Presiden Prabowo Subianto sangat ditentukan oleh sinergi lintas sektor, mulai dari kebijakan fiskal, pembangunan infrastruktur maritim, pengadaan teknologi, penguatan riset dan inovasi, hingga optimalisasi data oseanografi.
Dengan dukungan data resmi pemerintah, penguatan kampung nelayan dalam kerangka Astacita, peran aktif KKP dalam pengadaan teknologi maritim, dorongan terhadap inovasi riset, serta pemanfaatan oseanografi secara maksimal, sektor perikanan laut diyakini mampu menjadi fondasi ketahanan pangan nasional sekaligus penggerak kemandirian ekonomi masyarakat pesisir.
“Jika laut dikelola dengan baik, teknologi dimanfaatkan secara tepat, riset diperkuat, dan nelayan benar-benar disejahterakan, maka visi Presiden Prabowo tentang Indonesia yang mandiri pangan dan berdaulat maritim akan terwujud nyata,” ungkap Prof. Achmad Tjachja. (tribunnews/fin)