Wacana Pilkada Dipilih DPRD, PDIP: Yang Punya Banyak Uang Dipilih DPRD

Ringkasan Berita:

• Menurut PDIP, anggapan soal Pilkada tidak langsung untuk menghindari money politik itu salah.
• PDIP mengatakan, pemilihan langsung oleh rakyat justru bertujuan agar praktik politik uang itu bisa diminimalisir.
• Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pengawasan terhadap DPRD, khususnya terkait praktik politik uang dalam Pilkada lebih mudah dilakukan karena jumlahnya sedikit.

TRIBUNNEWS.COM - Politikus PDIP, Guntur Romli, mengatakan wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) oleh DPRD justru akan memperbesar praktik money politic.

Adapun, money politic adalah praktik memengaruhi pemilih atau penyelenggara pemilu dengan imbalan materi (uang, barang, sembako, janji) agar memilih atau tidak memilih calon atau partai tertentu.

Usulan soal wacana Pilkada oleh DPRD ini sebelumnya disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, saat Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 1 Tahun 2025.

Jika Pilkada dipilih oleh DPRD, disebut banyak hal positif yang bisa dipetik, salah satunya soal penghematan dan menghindari praktik politik uang.

Namun, menurut Guntur, anggapan soal Pilkada tidak langsung untuk menghindari money politik itu salah.

Justru, kata Guntur, jika Pilkada oleh DPRD nanti akan lebih mudah melakukan suap.

"Malah nanti kalau dipilih oleh DPRD, tetap saja yang punya banyak uang yang akan dipilih. Apa sih susahnya menyuap 45-50 anggota ya kan? Tinggal dihargai saja per kursi, per kepala, malah lebih menyuap," katanya saat wawancara eksklusif bersama Tribunnews dalam program Overviews, Rabu (14/1/2026).

Guntur mengatakan, pemilihan langsung oleh rakyat justru bertujuan agar praktik politik uang itu bisa diminimalisir.

"Jadi kenapa ada pemilihan langsung, itu kan sebenarnya teorinya ingin money politic itu lebih sulit daripada hanya lewat DPRD."

"Misalnya, kita mengkondisikan 45-50 orang itu kan sangat mudah, tapi mengkondisikan 1 juta pemilih itu kan sangat susahnya," jelasnya.

Di sisi lain, Guntur tak memungkiri bahwa selama ini masih banyak juga yang memberikan amplop serangan fajar demi bisa dipilih oleh rakyat.

Baca juga: Ketua Komisi II Klaim Mekanisme Pilkada Lewat DPRD Belum Dibahas DPR RI

Namun, menurut Guntur, hal tersebut masih saja ada karena memang sengaja dibiarkan dan tidak ditindak tegas.

"Kalau itu ditegakkan hukum, Bawaslu-nya bekerja, KPUD bekerja, penegak hukumnya, polisinya, jaksanya, ya nggak ada amplop berseliweran, serangan fajar itu," tegasnya.

Guntur pun menegaskan kembali bahwa anggapan soal pilkada langsung sama dengan money politik itu sebuah kekeliruan.