Ia menyoroti aturan perampasan tanpa putusan pidana, potensi dualisme hukum, penggunaan frasa “tidak seimbang” yang dianggap subjektif, ambang batas Rp100 juta yang rawan salah sasaran, serta ketentuan perampasan meski tersangka meninggal dunia atau dibebaskan.

Harris menekankan perlunya definisi yang objektif, perlindungan bagi ahli waris dan pihak ketiga, putusan pengadilan independen, transparansi proses, bantuan hukum gratis, serta sosialisasi yang memadai agar rakyat kecil tidak mudah dikriminalisasi.

RUU ini bisa menjadi terobosan besar dalam pemberantasan korupsi, namun juga menimbulkan pertanyaan serius soal keadilan. Perdebatan di DPR akan menentukan apakah aturan ini benar-benar melindungi rakyat atau justru menimbulkan ketakutan baru.