Ringkasan Berita:

• Wacana evaluasi Pilkada langsung kembali mengemuka karena dinilai menyerap anggaran negara dan daerah yang sangat besar setiap lima tahun, sehingga perlu dikaji ulang demi kepentingan publik.
• Biaya Pilkada langsung disebut terlalu mahal, mencakup logistik, kampanye, pengawasan, dan pengamanan yang membebani APBD serta berpotensi mengurangi anggaran untuk kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) dari langsung menjadi tidak langsung atau lewat DPRD kembali mengemuka dan dinilai perlu dikaji secara serius demi kepentingan publik. 

Ketua Umum Gerakan Indonesia Mandiri (GIM), Heikal Safar menilai, evaluasi terhadap mekanisme Pilkada langsung penting dilakukan, terutama terkait besarnya anggaran negara dan daerah yang terserap setiap lima tahun.

Menurut Heikal, sistem Pilkada langsung selama ini membutuhkan biaya yang sangat besar, mulai dari logistik, kampanye, pengawasan, hingga pengamanan yang seluruhnya bersumber dari APBD.

Kondisi tersebut, kata dia, berpotensi menggerus kemampuan daerah dalam membiayai program-program yang lebih mendesak bagi masyarakat.

“Pemilihan kepala daerah secara langsung sangat memprihatinkan. Uang rakyat terus dihambur-hamburkan, padahal anggaran sebesar itu bisa dialihkan untuk program strategis nasional yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat,” kata Heikal Safar kepada wartawan di Jakarta, Jumat (16/1/2026).

Ketua Dewan Pembina Garuda Indonesia ini menilai, anggaran negara semestinya difokuskan pada sektor-sektor fundamental. 

Dia menyebut pendidikan gratis, layanan kesehatan gratis, transportasi publik, serta perlindungan bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar sebagai prioritas utama sebagaimana amanat konstitusi.

Lebih lanjut, Heikal menilai Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara maju apabila pengelolaan sumber daya, termasuk anggaran negara, dilakukan secara lebih efisien dan terarah. 

Sebab itu, ia mendorong agar wacana pengembalian sistem pemilihan kepala daerah kepada DPRD atau penerapan pemilihan tidak langsung dibahas secara terbuka.

“Sudah saatnya kita menyelamatkan uang negara. Jika sistem pemilihan gubernur oleh Presiden serta bupati dan wali kota oleh gubernur diterapkan, potensi penghematan anggaran bisa mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun,” ucapnya.

Tiga Hasil Survei tentang Wacana Pilkada Lewat DPRD: Mayoritas Publik Inginkan Pilkada Langsung

Sejumlah lembaga survei sudah merilis hasil survei tentang pendapat publik mengenai wacana pilkada secara tidak langsung melalui DPRD.

Adapun saat ini hanya ada satu partai parlemen yang menolak keras pilkada lewat DPRD, yakni PDIP. Sementara itu, PKS masih belum menentukan sikapnya.

Wacana pilkada tidak langsung ini kembali muncul setelah Partai Golkar mengusulkannya, lalu disambut baik oleh beberapa partai lain seperti PKB.

Golkar mengusulkan pilkada melalui Dewan DPRD sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan menitikberatkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya. 

“Kami yakin pilkada lewat DPRD lebih tepat. Tapi ini perlu kajian mendalam,” kata Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia dalam sambutannya di puncak HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat, (5/12/2025).

Wacana ini menimbulkan pro dan kontra baik dari kalangan politikus maupun masyarakat luas. Lalu, bagaimana pendapat masyarakat tentang wacana ini?

Apakah lebih memilih pilkada langsung atau tidak langsung? Berikut hasil surveinya.

1. LSI Denny JA

Hasil survei yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA dan dirilis pada hari Rabu, (7/1/2026), menunjukkan sebanyak 66,1 persen responden menolak wacana pilkada lewat DPRD.

Survei ini dilakukan pada 10-19 Oktober 2025 terhadap 1.200 responden yang dipilih dengan metodologi multi-stage random sampling.

Peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa, mengungkapkan mayoritas publik tetap ingin pilkada dilakukan secara langsung, tidak lewat DPRD.

Responden ditanya apakah setuju atau tidak setuju wacana pilkada tidak langsung atau dipilih DPRD. Hasilnya, 66,1 persen menyatakan kurang setuju, tidak setuju, atau tidak setuju sama sekali.

Baca juga: Setahun Prabowo-Gibran Memimpin, Muncul Wacana Pilkada via DPRD, Pakar: Rezim Ini Mimpinya Masa Lalu

Kemudian, ada 28,6 persen menyatakan setuju atau sangat setuju, dan 5,3 persen menyatakan tidak tahu maupun tidak jawab.

"Jadi dari data ini kita bisa lihat bahwa di atas 65 persen menolak pilkada DPRD."

"Angka ini bukan angka yang kecil, tetapi merupakan angka yang masif juga sistemik," ungkap Ardian, dikutip dari YouTube LSI Denny JA. 

Dia menjelaskan bahwa opini publik ketika melewati batas 60 persen dapat memberi efek yang sudah besar. Ardian menegaskan jumlah ini bisa menggambarkan sikap 208 juta pemilih di Indonesia.

"Kita yakinkan bisa. Buktinya apa? Buktinya ketika survei-survei terdahulu ataupun ketika misalnya quick count itu kita mendapatkan hasil yang identik dengan yang diumumkan oleh KPU," ungkapnya.

2. Jajak pendapat Litbang Kompas

Hasil jajak pendapat Litbang Kompas menunjukkan sebagian besar masyarakat atau 77,3 persen responden menyatakan bahwa pilkada langsung adalah sistem paling cocok. 

Jajak pendapat ini dilakukan dari tanggal 8 hingga 11 Desember 2025. Jumlah respondennya mencapai 510 orang dan tersebar 76 kota di 38 provinsi. Margin of error sebesar kurang lebih 4,24 persen.

"Suara mayoritas publik yang tetap menghendaki pilkada langsung oleh rakyat terekam dalam jajak pendapat Litbang Kompas, Desember lalu. Sebanyak 77,3 persen publik menyatakan hal itu," demikian bunyi hasil jajak pendapat dikutip dari Kompas, Senin, (12/1/2026). 

Adapun sebanyak 5,6 persen merasa sistem pemilihan kepala daerah oleh DPRD adalah sistem yang paling cocok. Sementara itu, 15,2 persen menyatakan kedua sistem itu sama saja, dan 1,9 persen publik menjawab "tidak tahu". 

Dari 77,3 persen responden yang memilih pilkada langsung, sebanyak 46,2 persen di antara mereka menyebut demokrasi dan partisipasi menjadi alasannya memilih sistem tersebut.

Baca juga: Tolak Pilkada lewat DPRD, PDIP Disebut Dikeroyok dan Ditinggalkan Sendirian

Kemudian, 35,5 persen responden menyatakan kualitas pemimpin menjadi alasan memilih pilkada dipilih oleh rakyat secara langsung. Selanjutnya, ketidakpercayaan terhadap pemerintah (5,4 persen), lainnya (1,4 persen), dan tidak tahu (4,5 persen). 

3. Populi Center

Hasil survei yang dilakukan lembaga survei Populi Center juga menunjukkan bahwa mayoritas publik memilih pilkada secara langsung.

Survei itu dilakukan pada bulan Oktober 2025 dan hasilnya dirilis pada tanggal 30 November 2025. Dalam siaran persnya, Populi Center tidak menjelaskan metode survei dan jumlah responden.

"Preferensi publik terhadap pemilihan kepala daerah secara langsung masih sangat kuat. Sebanyak 89,6 persen responden menginginkan gubernur dipilih secara langsung, sementara 94,3 persen responden menginginkan mekanisme serupa untuk pemilihan bupati dan wali kota," tulis Populi Center.

Dalam hal pilgub, sebanyak 89,6 persen responden menginginkan gubernur dipilih langsung oleh rakyat. Sebanyak 5,8 persen memilih gubernur ditunjuk oleh pemerintah pusat. Sebanyak 2,3 persen memilih gubernur dipilih oleh DPRD. Adapun yang menjabat tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 2,3 persen.

Dalam hal pilwakot/pilbup, sebanyak 94,3 persen responden menginginkan bupati/wali kota dipilih langsung dalam pemilu. Sebanyak 4,1 persen menginkan bupati/wali kota dipilih oleh DPRD. Adapun 1,6 persen menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

"Partai-partai politik pengusul pilkada lewat DPRD juga perlu mempertimbangkan keinginan
pemilih masing-masing mengenai preferensi cara memilih dalam pilkada," tulis lembaga itu.

"Masyarakat yang menyatakan akan memilih Partai Gerindra misalnya, hampir seluruhnya menginginkan memilih secara langsung bupati/wali kota (96 persen) dan gubernurnya (91,3 persen). Begitu juga dengan pemilih Partai Golkar, PKB, Nasdem, PAN, dan Demokrat, yang sebagian besar menginginkan kepala daerah dipilih secara langsung."