Susno Duadji Ungkap Pertemuan dengan Prabowo, Siti Zuhro Beri Masukan soal Sistem Pilkada

Ringkasan Berita:

• Presiden RI Prabowo Subianto telah melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh di kediamannya, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta.
• Dalam pertemuan itu, peneliti BRIN Prof. Siti Zuhro sempat memberikan masukan mengenai sistem Pilkada langsung dan Pilkada tidak langsung kepada Prabowo.
• Sebagaimana diketahui, saat ini wacana Pilkada melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tengah ramai diperbincangan publik.

TRIBUNNEWS.COM - Presiden RI Prabowo Subianto telah melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh di kediamannya, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta, pada Jumat (30/1/2026) malam.

Beberapa tokoh yang hadir dalam pertemuan itu antara lain peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Siti Zuhro, eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, hingga mantan Kabareskrim Polri Susno Duadji. 

Susno menyatakan bahwa dalam pertemuan itu, Siti sempat memberikan masukan mengenai sistem Pilkada langsung dan Pilkada tidak langsung kepada Prabowo.

Sebagaimana diketahui, saat ini wacana Pilkada melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tengah ramai diperbincangan publik.

Sejumlah partai politik (parpol) pun telah menyatakan dukungannya jika kepala daerah dipilih lewat DPRD.

"Bu Siti Zuhro memberikan masukan secara ilmiah dan hasil penelitian ya, baik untuk pilgub, bupati, wali kota, dan wakilnya dengan berbagai pertimbangan, beliau terima gitu masukannya. Bu Siti Zuhro kan seorang ilmuwan, pilkada langsung dampaknya begini, kalau tidak langsung begini." 

"Kemudian termasuk juga Bu Siti Zuhro dan Pak Presiden juga sangat paham tentang sentralisasi dan desentralisasi," ucap Susno dalam program On Focus yang tayang di YouTube Tribunnews, Senin (2/2/2026).

Meski begitu, Prabowo selaku Presiden RI dan Ketua Umum Partai Gerindra, sambungnya, tidak langsung menyetujui sistem mana yang cocok untuk Pilkada mendatang.

"Kalau dia katakan setuju yang ini (Pilkada langsung atau tidak langsung), nanti mempengaruhi cara berpikir masyarakat." 

"Beliau biarkan isu itu bergulir, nanti kan dengan berbagai perdebatan, dengan berbagai usul gitu. Tidak di forum itu untuk mengambil keputusan bahwa saya setuju yang ini," terangnya.

Menurutnya, Kepala Negara memantau perdebatan mengenai sistem Pilkada yang berkembang di masyarakat.

Baca juga: Praktik Curang Masih Bayangi Pilkada, PSI Dorong Pelonggaran Syarat Pencalonan

Namun, Prabowo tak menyampaikan pandangannya pribadinya terkait hal itu karena dirinya adalah seorang presiden.

"Iya. Itu kan dia pantau semua karena kan yang memutuskan (Pilkada) itu langsung apa tidak langsung dan sebagainya itu adalah undang-undang."

"Nah, undang-undang itu kewenangan DPR bersama pemerintah. Beliau kalau sudah memvonis, misalnya, belum ada perundingan DPR itu namanya kan tidak demokratis," ujarnya.

Hasil Survei