Ringkasan Berita:

• Kaesang menilai wacana Pilkada oleh DPRD perlu dievaluasi, seiring kekurangan pemilihan langsung.
• PSI menekankan partisipasi masyarakat sebagai kunci utama menentukan arah sistem Pemilu nasional.
• Kaesang menegaskan sikap PSI selalu satu suara dengan rakyat terkait isu Pilkada.

TRIBUNNEWS.COM - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep menyampaikan sikap mengenai wacana Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Hal itu disampaikan Kaesang dalam pidato pembukaan Rakernas PSI di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (29/1/2026).

Kaesang mengungkapkan, Pilkada secara langsung atau Pilkada melalui DPRD menjadi isu panas sebulan ini.

Putra bungsu mantan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) itu bilang, Indonesia sudah mulai melaksanakan Pilkada sejak 2005.

Maka dari itu, evaluasi harus terus dilakukan.

"Kita harus jujur mengakui pemilihan langsung masih memiliki berbagai kekurangan, mulai dari praktik politik amplop, hingga persoalan ambang batas pencalonan yang awal mulanya berbasis kursi, lalu diubah menjadi ambang batas perolehan suara sah partai politik," ungkap Kaesang.

"Pesan utamanya jelas, bangsa ini sedang terus belajar memperbaiki sistem pemilihannya," lanjutnya.

Menurutnya, perubahan demi perubahan dilakukan agar sistem demokrasi mampu melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas dan berpihak kepada masyarakat Indonesia.

"PSI berpandangan bahwa partisipasi masyarakat adalah kunci utama dalam menentukan sistem Pemilu kita seperti apa ke depannya."

"Meskipun PSI saat ini belum memiliki kewenangan menentukan sikap di Senayan terkait revisi Undang-Undang, namun saya tegaskan sikap PSI akan selalu satu suara dengan rakyat Indonesia," seru Kaesang diiringi tepuk tangan peserta Rakernas PSI.

Baca juga: PSI Tegaskan Polri Harus Tetap di Bawah Presiden: Rantai Komando Jelas dan Supremasi Sipil

Mayoritas Publik Tolak Pilkada Tak Langsung

Sejumlah survei mengungkapkan mayoritas publik memilih Pilkada langsung ketimbang Pilkada tidak langsung.

Seperti terlihat dari hasil survei Litbang Kompas.

Suara mayoritas publik yang tetap menghendaki pilkada langsung oleh rakyat terekam dalam jajak pendapat Litbang Kompas, Desember lalu.

"Sebanyak 77,3 persen publik menyatakan hal itu," bunyi jajak pendapat dilansir dari Kompas.id, Senin (12/1/2026).