RUU Pemilu

Dasco Buka Peluang Revisi UU Pemilu Lewat Omnibus Law, Respons Putusan MK

Tayang: Senin, 19 Januari 2026 16:49 WIB

Baca tanpa iklan

Penulis: Chaerul Umam

Editor: Acos Abdul Qodir

Baca Selanjutnya: Kaesang Ajak Kader PSI Lampung Kolaborasi dengan Gerindra dan Golkar Jelang Pemilu 2029

✖

Dasco Buka Peluang Revisi UU Pemilu Lewat Omnibus Law, Respons Putusan MK

Tribunnews.com/Chaerul Umam

REVISI UU PEMILU - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan isu pemilihan presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak masuk dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Hal itu disampaikan Dasco, usai pertemuan terbatas antara pimpinan DPR, pimpinan Komisi II DPR RI, dan pemerintah yang diwakili Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, di Ruang Rapat Pimpinan DPR, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026). (Tribunnews.com/ Chaerul Umam)

“DPR fokus bahas revisi UU Pemilu. Dalam RUU Pemilu, khusus Pilpres tetap dipilih langsung rakyat,” katanya.

Berbeda dengan Sikap Pemerintah Sebelumnya

Wacana omnibus law ini tercatat tidak sepenuhnya sejalan dengan pernyataan pemerintah sebelumnya. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, pada pertengahan 2025, menyatakan pemerintah memilih pendekatan kodifikasi dalam revisi UU Pemilu.

Pendekatan kodifikasi dimaksudkan untuk menyatukan UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Partai Politik ke dalam satu kerangka hukum terpadu yang sistematis, berbasis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dengan tujuan memperkuat sistem presidensial dan kualitas demokrasi.

Meski demikian, baik Wamendagri maupun Menteri Dalam Negeri merupakan bagian dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dengan demikian, keputusan akhir sikap pemerintah terkait metode revisi UU Pemilu tetap berada di tangan Presiden selaku kepala pemerintahan.

Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari fraksi PDIP sebagai oposisi di DPR, maupun dari kelompok masyarakat sipil dan pakar pemilu, terkait wacana penggunaan omnibus law dalam revisi UU Pemilu tersebut.