Ringkasan Berita:

• PKB mendesak pemerintah bergerak cepat menangani banjir yang merendam lumbung pangan nasional karena mengancam kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.
• Kerugian petani diperkirakan triliunan rupiah akibat ancaman gagal panen, sehingga PKB meminta kompensasi langsung dan anggaran darurat.
• PKB mengingatkan risiko kenaikan harga beras dan meminta evaluasi infrastruktur pertanian serta mitigasi stok tanpa membuka impor.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah luar biasa dalam menangani dampak banjir yang meluas di sejumlah wilayah lumbung pangan nasional.

Banjir yang merendam ribuan hektare sawah dinilai tidak bisa lagi diperlakukan sebagai bencana rutin, melainkan ancaman serius terhadap kedaulatan pangan nasional dan keberlangsungan hidup petani.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Harian DPP PKB, Najmi Mumtaza Rabbany merespons peristiwa banjir di sejumlah wilayah lumbung pangan.

Pria yang akrab disapa Gus Najmi ini pun menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi para petani yang sawahnya terendam banjir, khususnya di kawasan Pantura Jawa seperti Demak, Kudus, dan Pati, serta sejumlah wilayah di Sumatera dan Sulawesi.

Baca juga: Daftar Harga Bahan Pangan Pulau Jawa 23 Januari 2026: Minyak Kemasan dan Curah di DKI Tak Beda Jauh

“Petani adalah pahlawan pangan kita. Ketika mereka kehilangan sawah, modal, dan harapan, negara tidak boleh hadir setengah-setengah. Ini bukan sekadar soal banjir, tapi soal masa depan pangan dan kesejahteraan rakyat kecil,” ujar Najmi, Jumat (23/1/2026).

PKB, kata Najmi, menilai langkah pertama yang harus segera dilakukan adalah pendataan yang akurat, transparan, dan menyeluruh terhadap seluruh petani terdampak. 

Dimana, pemerintah pusat dan daerah diminta turun langsung ke lapangan agar tidak ada petani yang terlewat dari skema bantuan hanya karena persoalan administrasi.

Sebab, ancaman gagal panen padi atau puso juga dinilai semakin nyata. Dengan biaya tanam rata-rata mencapai Rp10–12 juta per hektare, total kerugian petani di berbagai daerah terdampak diperkirakan dapat menembus angka triliunan rupiah.

Maka dari itu, PKB mendesak pemerintah menyiapkan kompensasi atau subsidi penggantian modal tanam secara langsung.

“Kita tidak bisa hanya bergantung pada skema asuransi pertanian yang jangkauannya terbatas. Negara harus hadir melalui alokasi anggaran darurat agar petani bisa segera menanam kembali setelah air surut,” tegasnya.

Lebih lanjut, Najmi mengingatkan bahwa penurunan produksi padi akibat banjir berpotensi memicu kenaikan harga beras secara nasional.

Pemerintah harus segera melakukan mitigasi stok pangan dan tidak menjadikan kondisi ini sebagai alasan untuk membuka keran impor beras yang justru berpotensi menekan harga gabah petani di kemudian hari.

Selain penanganan jangka pendek, dia juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap infrastruktur pertanian dan tata ruang di wilayah lumbung pangan.

Pembangunan nasional dinilai harus lebih berpihak pada kebutuhan dasar petani, seperti normalisasi sungai, perbaikan jaringan irigasi, penguatan tanggul, serta pembangunan waduk yang manfaatnya langsung dirasakan di tingkat sawah.