“Kalau kawasan lindung atau hutan penyangga dialihfungsikan tanpa kendali, maka longsor tinggal menunggu waktu. Ini bukan sekadar musibah, tapi peringatan keras soal tata kelola lingkungan,” ungkap Anggota Pansus Penyelesaian Konflik Agraria DPR RI ini.

Di samping itu, Rajiv sebagai Anggota Panitia Kerja (Panja) Alih Fungsi Lahan DPR RI ini menambahkan Panja DPR RI juga akan mengevaluasi seluruh perizinan penyebab bencana alam baik banjir maupun longsor di sejumlah wilayah Indonesia beberapa waktu ini. 

Kata dia, Panja Fungsi Lahan DPR RI ini dibentuk untuk mendalami apa saja yang boleh, dan tidak boleh dilakukan terkait alih fungsi lahan di wilayah yang rawan bencana alam.

“Kami Panja Alih Fungsi Lahan Komisi IV DPR RI akan mengevaluasi seluruh perizinan penyebab banjir, longsor serta bencana lainnya untuk mendalami apakah ada penyalahgunaan alih fungsi lahan atau tidak,” pungkas Rajiv.