Prabowo Gercep Setuju Gabung Board of Peace, Pakar Ungkap Ada Hal yang Harus Diwaspadai

Ringkasan Berita:

• Presiden RI Prabowo Subianto tidak perlu waktu lama untuk memutuskan bergabung dengan Board of Peace yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
• Hal ini mendapat tanggapan dari Pakar Hubungan Internasional UNPAD, Teuku Rezasyah.
• Menurut Teuku, meski keputusan Prabowo masih patut diapresiasi, ada hal yang harus diwaspadai, yakni Indonesia berpotensi menjadi bagian dari struktur internasional bentukan AS yang juga berpotensi berlawanan dengan hukum internasional atau PBB.

TRIBUNNEWS.COM - Pakar Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran (UNPAD), Teuku Rezasyah, menyoroti cepatnya Presiden RI Prabowo Subianto untuk bergabung dengan Board of Peace (BoP) Charter atau Dewan Perdamaian yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Adapun Board of Peace resmi diluncurkan dalam sebuah seremoni di sela penyelenggaraan World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026).

Prabowo menjadi satu di antara sejumlah pemimpin negara yang menandatangani lembaga yang bertujuan untuk mendorong gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza, merekonstruksi Gaza, serta memajukan perdamaian yang adil dan berlandaskan hukum internasional itu.

Dengan ditandatanganinya Board of Peace yang dipimpin oleh Presiden AS Donald Trump, maka Indonesia juga masuk sejajar dengan Israel sebagai anggota lembaga ini.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri RI (Menlu) Sugiono mengungkap, Prabowo tidak perlu waktu lama untuk memutuskan bergabung dengan Board of Peace.

Meski begitu, Sugiono menegaskan bahwa keputusan itu tetap mempertimbangkan banyak hal.

"Terus terang saja perlu disampaikan bahwa prosesnya ini juga agak cepat. Dalam beberapa hari yang lalu, penandatanganan piagam ini dilakukan dan Bapak Presiden memutuskan Indonesia untuk bergabung dengan berbagai pertimbangan," kata Sugiono, dikutip dari YouTube Sekretariat Negara, Sabtu (24/1/2026).

Sugiono menilai, Indonesia perlu bergabung karena Board of Peace dinilai sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan perdamaian dunia, khususnya di Palestina. 

"Kita sejak awal merupakan negara yang peduli pada perdamaian, pada stabilitas internasional dan khususnya pada situasi yang terjadi di Palestina," ucap Sugiono.

"Karena Board of Peace ini merupakan bagian dari upaya untuk mencapai perdamaian tersebut, maka kita harus ada di dalamnya."

Kemudian, Sugiono meyakini bahwa Board of Peace ini merupakan sebuah langkah yang konkret untuk mendukung kemerdekaan Palestina sekaligus terciptanya Solusi Dua Negara atau Two-State Solution.

Baca juga: Board of Peace Gaza, Dino Patti Djalal: Menlu RI Sugiono Terlalu Normatif untuk Isu Kontroversial

"Tentu saja kehadiran semua negara-negara di dalam Board of Peace tersebut untuk bisa terus mengawal, kemudian memastikan bahwa upaya yang dilakukan oleh Board of Peace ini tetap berorientasi pada kemerdekaan Palestina dan tetap tercapainya solusi dua negara," jelas Menteri Luar Negeri RI pertama yang ditunjuk dari kalangan partai politik itu.

Kata Pakar: Patut Dihargai, tapi Cepatnya Keputusan Bergabung Harus Diwaspadai

Teuku Rezasyah yang menguasai bidang diplomasi, kebijakan luar negeri, kajian perbatasan, hingga isu Eropa, Asia Pasifik, dan China ini menilai, keputusan Prabowo gabung Board of Peace sejatinya layak dihargai.

Sebab, menurutnya, keputusan tersebut pasti diambil dengan sejumlah pertimbangan rasional.

"Saya pikir secara konstitusional, masyarakat Indonesia patut menghargai keputusan yang telah dibuat oleh Presiden Prabowo Subianto," jelas Teuku Rezasyah, dalam program Kompas Petang, Senin (25/1/2026).