Ahok Minta Jokowi Diperiksa soal Korupsi Pertamina, PSI: Bedakan Opini Politik dan Mekanisme Hukum

Ringkasan Berita:

• Ahok memberikan kesaksian dalam sidang kasus dugaan korupsi minyak mentah di Pertamina, Selasa (27/1/2026).
• Dalam kesaksiannya, Ahok sempat menantang jaksa untuk untuk memeriksa pihak yang lebih tinggi, yaitu Menteri BUMN RI dan Jokowi selaku Presiden RI saat itu.
• Terkait pernyataan Ahok, politisi PSI Faldo Maldini pun menyebut publik harus bisa membedakan opini politik dan mekanisme hukum.

TRIBUNNEWS.COM - Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Faldo Maldini, menanggapi soal nama Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang disebut-sebut oleh Mantan Komisaris Utama (Komut) Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Ahok memenuhi panggilan sebagai saksi dalam sidang dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina periode 2018–2023 yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026) pagi.

Dalam kesaksiannya, Mantan Gubernur DKI Jakarta itu sempat menantang jaksa untuk untuk memeriksa pihak yang lebih tinggi, yaitu Menteri BUMN RI dan Jokowi selaku Presiden RI saat itu.

Hal itu ia sampaikan saat menyinggung terbatasnya wewenang dewan komisaris dalam menindak direksi yang bermasalah, di mana jaksa menanyakan soal dua mantan direksi, Djoko Priyono dan Mas’ud Khamid.

Djoko Priyono pernah menjabat Direktur Utama (Dirut) PT Kilang Pertamina Internasional tahun 2021-2022, sementara Mas’ud Khamid pernah menjabat sebagai Dirut PT Pertamina Patra Niaga (PPN) tahun 2020-2021.

Kemudian, Ahok mendapat pertanyaan dari jaksa mengenai apakah ada persoalan yang menyebabkan kedua tokoh itu dicopot dari jabatannya.

Ahok pun menjawab, Djoko Priyono dan Mas'ud Khamid adalah direktur utama (dirut) yang hebat yang dimiliki Pertamina karena mau bekerja untuk memperbaiki produksi kilang.

Bahkan Djoko, menurut Ahok, kerap melapor tentang kelemahan kilang.

Sehingga, Ahok mengaku, pencopotan terhadap Djoko membuatnya menangis.

“Saya telepon dia. Dia bilang gini, 'Pak, sudahlah Pak, saya di Yogya saja, kerja last saja' dia bilang. Saya pikir BUMN ini keterlaluan gitu lo, mencopot orang yang bukan meritokrasi. Kenapa orang yang mau melakukan yang saya lakukan dicopot?” ujar Ahok.

“Ini orang terbaik Pak Djoko itu, makanya saya tulis dicopot. Makanya saya selalu bilang sama Pak Jaksa, kenapa saya mau laporin ke Jaksa? Periksa tuh sekalian BUMN, periksa tuh Presiden bila perlu, kenapa orang terbaik dicopot?”

Baca juga: Ahok Blak-blakan di Sidang: Jadi Komut Pertamina karena Jokowi, Mundur karena Ganjar

Selain itu, Ahok juga menjelaskan alasan dirinya mundur dari Pertamina, yakni, karena dirinya merasa berbeda pandangan politik dan tak lagi sejalan dengan Jokowi.

Termasuk ketika Jokowi menolak saat Ahok meminta jabatan Direktur Utama Pertamina demi membenahi internal Pertamina, karena jabatan Komisaris Utama dinilai kurang memiliki wewenang yang cukup.

Serta, penolakan Jokowi terhadap sejumlah usul yang Ahok sampaikan. 

“Dan ketika usulan saya ditolak soal subsidi segala macam, procurement tidak dilakukan, saya nyatakan, saya mundur."