Pemerintah Pastikan Pemulihan Aceh Timur Pasca-Bencana Sumatera Berbasis Kebutuhan Riil Warga

Ringkasan Berita:

• Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra terus memastikan percepatan pemulihan di Kabupaten Aceh Timur.
• Kepala BNPB memastikan bangunan sekolah telah melalui proses pembersihan dan pemeriksaan struktur dasar guna menjamin keselamatan siswa dan tenaga pendidik.
• Pemulihan fasilitas pendidikan merupakan bagian penting dari pemulihan sosial pascabencana. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra terus memastikan percepatan pemulihan di Kabupaten Aceh Timur.

Kepala BNPB yang juga Wakil Ketua Satgas, Suharyanto mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi langsung kondisi lapangan pascabencana, meliputi dampak genangan lumpur, kerusakan infrastruktur, dan gangguan terhadap kegiatan belajar mengajar dan kebutuhan dasar masyarakat.

Baca juga: Hunian Sementara Korban Banjir Aceh Tamiang Dikebut, Tampung 80 KK

"Pendekatan turun langsung ke lapangan ini dilakukan untuk memastikan seluruh intervensi pemulihan berbasis penilaian risiko bencana dan kebutuhan riil warga, bukan semata pemulihan fisik jangka pendek," katanya saat meninjau kawasan Aceh Timur dikutip dari siaran pers BNPB.

Dalam kunjungannya ke Aceh Timur, Suharyanto meninjau SD Negeri Blang Senong, Desa Meunasah Teungoh, Kecamatan Pante Bidari, yang sebelumnya terdampak lumpur akibat intensitas curah hujan tinggi dan keterbatasan kapasitas sistem aliran permukaan.

Pada kesempatan tersebut, Kepala BNPB memastikan bangunan sekolah telah melalui proses pembersihan dan pemeriksaan struktur dasar guna menjamin keselamatan siswa dan tenaga pendidik.

Suharyanto menegaskan bahwa pemulihan fasilitas pendidikan merupakan bagian penting dari pemulihan sosial pascabencana. 

Sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai ruang aman, pusat aktivitas komunitas, serta sarana pemulihan psikososial bagi anak-anak.

"Di sana kegiatan belajar mengajar sudah berlangsung meskipun sekolahnya masih rusak. Nanti kementerian Pekerjaan Umum dibantu TNI akan membersihkan sisa lumpur dan puing, kemudian Kemendikdasmen akan memperbaiki gedung yang rusak," kata Suharyanto.

Penyerahan Huntara dan DTH

Selain meninjau SD, Suharyanto juga  mengunjungi Desa Pante Rambong, Kecamatan Pante Bidari.

Di sana dia menyerahkan secara simbolis kunci hunian sementara (huntara) dan Dana Tunggu Hunian (DTH) kepada warga terdampak.

Di lokasi ini direncanakan pembangunan 1.451 unit huntara secara insitu, dengan 102 unit telah selesai dibangun, sementara sisanya masih dalam proses dan ditargetkan rampung sebelum bulan Ramadan 2026.

Huntara disiapkan sebagai solusi transisi dengan memperhatikan prinsip bangunan aman bencana, antara lain berada di lokasi relatif aman dari potensi bencana susulan, menggunakan konstruksi sederhana namun kokoh, serta dilengkapi akses air bersih dan sanitasi.

"Di sini, Kecamatan Pante Bidari, masyarakat lebih banyak yang memilih huntara insitu atau di lokasi awal tempat tinggal mereka. Itu diperbolehkan dan tidak jadi masalah. Dan hari ini sebanyak 102 unit sudah kita serahkan," katanya.